Network
INDBALINEWS.COM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp2,371 juta.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan penetapan UMP oleh Gubernur NTB ini berdasarkan surat keputusan Nomor 561-793 tahun 2022 tentang UMP Tahun 2023 yang ditandatangani pada 28 November 2022.
"Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2023," ujarnya, Senin 28 November 2022.
Baca Juga: Cathay Pacific Kembali Layani Rute Hong Kong ke Denpasar PP
Gede menjelaskan pertimbangan keputusan UMP NTB 2023 ini adalah surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tertanggal 11 November 2022 tentang penyampaian data kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan untuk penetapan UMP 2023.
"Selain itu rekomendasi Dewan Pengupahan NTB Nomor 560/1451/04-Nakertrans/XI/2022 tertanggal 22 Nopember 2022 terkait UMP NTB tahun 2023," tambahnya.
Dia menyebut rekomendasi besaran UMP 2023 ini mengikuti kebijakan pemerintah pusat sesuai Permenaker Nomor 18 tahun 2022 dengan nilai alfa 0,10 atau 10 persen yang menghasilkan kenaikan UMP sebesar 7,44 persen atau Rp164,195, sehingga besaran UMP NTB 2023 naik menjadi Rp2,371 juta lebih atau lebih besar dari UMP 2022 sebesar Rp2,207 juta lebih.
Baca Juga: OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit Pelaku Usaha di Bali, Koster: Percepat Pemulihan Ekonomi
Penggunaan nilai alfa 0,10 sejalan dengan nilai kesempatan kerja atau tingkat pengangguran terbuka NTB Agustus 2022 sebesar 2,89 persen dari angkatan kerja atau mengalami peningkatan sebesar 0,004 persen. Angka ini dikombinasikan dengan nilai produktivitas tenaga kerja sebagaimana dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).
