Network
INDOBALINEWS - Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Revisi UU ITE) perlu sejumlah pertimbangan karena pesatnya penggunaan internet.
Sementara pemanfaatan ruang digital oleh warga belum optimal untuk hal yang positif. Karenanya etika berkomunikasi perlu ditegakkan dalam iklim di dunia siber.
Hal itu diungkapkan oleh Deputi VII Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto dalam webinar "Menyikapi Perubahan Undang-Undang ITE," yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Rabu 10 Maret 2021.
Baca Juga: Langgar Prokes, Tim Yustisi Denpasar Tertibkan Dua Kafe di Jalan Tukad Badung
"Iklim di dunia cyber memerlukan etika berkomunikasi agar kebebasan pribadi tidak melanggar kebebasan orang lain," kata Wawan Hari Purwanto seperti yang dikutip indobalinews.com dari keterangan tertulis PWI Bali.
Disampaikan juga oleh Wawan menyampaikan BIN aktif melaksanakan patroli siber 24 jam guna menangkal konten-konten negatif yang merugikan kepentingan publik dan menciptakan instabilitas sosial politik di Indonesia. Ia bahkan menyebut sejumlah kerusuhan di dunia nyata dimulai dari ujaran kebencian di media sosial.
Baca Juga: Libur Nyepi, Ini Jadwal Penutupan Layanan ATM dan Perbankan di Bali
Pembicara lainnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono membeberkan data laporan kepolisian terkait UU ITE meningkat setiap tahunnya.
"Pada tahun 2018 itu ada laporan polisi 4360. Kemudian 2019 meningkat jadi 4586. Kemudian 2020 meningkat lagi menjadi 4790. Ini kecenderungannya laporan polisi terkait UU ITE meningkat," sebut dia.
