Network
INDOBALINEWS - Cair lagi uang konpensasi buat 412 ekor sapi di Bali yang dipotong paksa, karena mengidap penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa waktu lalu.
Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mengganti ke peternak Rp 10 juta per ekor, atau total sebanyak Rp 4.12 miliar.
Pembayaran dilakukan dalam dua tahap yakni tahap pertama Rp 2.73 miliar untuk peternak yang ada di kabupaten Buleleng dan kabupaten Badung, dibayarkan pada tanggal 5 September lalu dan sisanya pada tanggal 19 September 2022 untuk peternak di Kabupaten Gianyar, Tabanan, Kelungkung, Jembrana dan Denpasar.
Baca Juga: Percepat Penanganan, Satgas PMK Bali Serahkan Bantuan Logistik Ke Kabupaten dan Kota
Sebanyak 412 ekor sapi tersebut dimiliki oleh 150 peternak. Mekanisme pembayaran bantuan yakni dengan cara diterima langsung oleh peternak dan tidak boleh diwakilkan.
Bantuan berupa uang tunai tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra setelah menerima dari Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Kementerian Pertanian Syamsul Maarif bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Senin 19 September 2022 di Denpasar. Sesuai pemberitaan humas pemprop Bali.
Sekda Dewa Indra menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian yang sudah merealisasikan janjinya dengan memberikan bantuan kepada sekitar 412 peternak yang sudah setuju untuk memotong Sapi mereka dengan bersyarat sesuai program pemerintah pusat.
“Ini salah satu bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam upaya mencegah penyebaran PMK di Bali dengan merelakan sapi-sapi Bapak/ ibu dipotong,” kata Dewa Indra.
Baca Juga: Ini 6 Poin Ketetapan Pemerintah Tentang Status Keadaan Tertentu Darurat PMK
Sementara direktur kesehatan masyarakat Veteriner (Kesmavet) Syamsul Maarif mengatakan bantuan ini adalah sebuah program pemerintah pusat yang bertujuan selain untuk mencegah menyebarnya PMK melalui pemotongan bersyarat sapi, juga untuk merangsang para peternak agar tidak kapok beternak.
“Jangan khawatir untuk beternak terus meskipun ada PMK, karena pemerintah akan selalu hadir di tengah peternak jika dibutuhkan,” tutupya. ***
