“Transformasi BUMN tidak bisa lepas dari adanya transformasi fungsi hukum BUMN sebagai garda terdepan yang bertugas memberikan pengawalan, masukan, dan pertimbangan hukum, khususnya terhadap manajemen dalam mengambil setiap keputusan untuk perusahaan. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh manajemen BUMN senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG),” ujar Erick Thohir.
Juga memberikan sambutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian BUMN Carlo B. Tewu.
Dalam BUMN Legal Summit 2022, dilaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh insan hukum BUMN dan Anak Perusahaan BUMN.
Di antaranya arahan pemangku kepentingan strategis mengenai arah kebijakan dan transformasi BUMN sebagai panduan bagi seluruh insan hukum BUMN, Sharing Session serta sesi Inspirational Talk.
Baca Juga: 'A Touch of Exotic Experience' dari AJEG ASPPI ke 6: Kontribusi Nyata pada Pariwisata Bali
Di hari pertama, sesi ini menghadirkan Komisaris Utama PT Pos Indonesia (Persero) Rhenald Kasali yang menjelaskan bahwa salah satu tantangan di BUMN adalah kepemimpinan yang baik dan transformasi berkelanjutan yang searah dengan visi masa depan BUMN.
Ia juga menggarisbawahi kompetisi yang ketat sehingga dibutuhkan regenerasi yang baik agar prospek masa depan BUMN bisa terarah dengan lebih baik dan mampu bersaing secara global, khususnya di dunia digital, yang bergerak sangat cepat seperti sekarang ini.
Baca Juga: Jalan Tol Bali-Mandara Jadi Pilot Project Penggunaan PLTS