Network
Pengendalian dan percepatan zero case menjadi target hingga akhir tahun ini.
Pada konteks tersebut, Satgas Penanganan PMK mengajak berbagai pihak di tingkat nasional dan daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi melalui rapat koordinasi nasional (rakornas) PMK.
Pengendalian dan Percepatan PMK, Satgas Penanganan PMK telah menetapkan strategi yang berlaku secara nasional. Kelima strategi tersebut antara lain vaksinasi, biosekuriti, testing, pengobatan dan potong bersyarat.
Rakornas PMK ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan 5 strategi penanganan kasus di 25 provinsi terdampak wabah PMK hingga Oktober 2022 lalu.
Baca Juga: Piala Dunia 2022: Prediksi Pertandingan dan Link Live Streaming Jerman vs Jepang
Pada pembukaan rakornas, Ketua Koordinator Pengendalian Operasi Satgas Penanganan PMK Nasional Brigjen TNI Lukmansyah menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menyamakan persepsi penerapan lima strategi penanganan PMK di nasional dan daerah.
“Kami berharap peserta rakornas ini dapat mengambil manfaat dari materi yang disampaikan oleh para narasumber untuk kemudian diaplikasikan pada pelaksanaan strategi penanganan PMK di wilayah masing-masing,” ujar Lukmansyah dalam pernyataan resmi BNPB.
Baca Juga: Siapa Calon yang Bakal Gantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Ini Clue dari Mensesneg
Sementara itu, Satgas Penanganan PMK menghadirkan narasumber kunci dari kementerian/lembaga, seperti dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Kepala BPKP, Kepala BNPB dan Satuan Tugas penanganan provinsi Bali dan ketua satuan tugas penanganan PMK Provinsi Sumatra Barat.
