Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah sudah mengelola keterlibatan masyarkaat untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla.
"Pemerintah juga sudah mengelola keterlibatan masyarakat kegiatan untuk bersama-sama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di dalam berbagai posisi dan tugas yang dibutuhkan pemerintah," jelas Mahfud.
Rakor digelar dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023.
Selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rakor dihadiri oleh Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri dan Mabes TNI.
Baca Juga: Ibu 2 Anak di Denpasar Tak Menyangka Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaa Rp4 Miliar Lebih
Rapat koordinasi secara hybrid yang juga diikuti oleh sejumlah Pemerintah Daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi itu, sekaligus guna mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan.
"Mengecek, antisipasi dan kesiapan setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Mengecek kesiapan baik secara organisatori, personel maupun teknologi, yang disiapkan untuk mengahadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan," ungkap Menko Polhukam Mahfud MD.***