Network
INDOBALINEWS - Presiden Jokowi berkali-kali menyampaikan dirinya terbuka akan berbagai masukan maupun kritik. Bahkan tidak akan menempatkan para pengkritiknya sebagai musuh, termasuk para pembuat mural yang menyerang dirinya.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menyatakan hal itu, dalam menanggapi maraknya mural di fasilitas-fasilitas publik di beberapa kota yang sebagian diduga menyerang Presiden Joko Widodo.
Juri Ardiantoro menegaskan, mural yang dibuat menyerang pribadi, mencerminkan bahwa ada kekeliruan mendasar dari persepsi dan praktik demokrasi dari para pembuatnya.
Baca Juga: Cegah Akses Milisi Taliban, Google Tutup Akun Email Pemerintah Afghanistan
"Jika kritik dimaknai sebagai bagian demokrasi, maka tidak boleh mengabaikan elemen-lemen yang mendasarinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat 3 September 2021.
Sebut saja, diantaranya kepatuhan hukum, etika, dan estetika demi menjaga ketertiban sosial.
Kata Juri Ardiantoro, mural-mural yang sengaja ditebarkan yang baru-baru ini menyerang Presiden Joko Widodo adalah cermin dari perbuatan yang justru keluar dari ketiga unsur tersebut karena menganggu ketertiban sosial dan kepatuhan hukum, minim nilai-nilai etika dan estetika.
Baca Juga: Tempat Ibadah Dirusak, Komnas HAM Minta Aparat dan Pemkab Sintang Jamin Keamanan Jemaat Ahmadiyah
Selain itu, kritik haruslah mengandung semangat dan unsur-unsur yang membangun. Termasuk memberi solusi atas berbagai permasalahan yang menjadi obyek kritikan.
"Seperti disampaikan dalam Pidato Kenegaraan 16 Agustus lalu, beliau mengatakan bahwa kritik itu penting bagi bangsa dan negara," ucapnya.
Karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih untuk seluruh anak bangsa yang telah menjadi bagian dari warga negara yang aktif dan terus ikut membangun budaya demokrasi.
Baca Juga: Menag Yaqut Cholil Kecam Perusakan Tempat Ibadah Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang
Jadi, membuat mural-mural itu tidak masalah juga tidak dilarang. Tetapi penting diperhatikan, apakah mural itu diperbolehkan ‘digambar’ di tempat publik tersebut.
"Kemudian, apakah tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, dan apakah kontennya tidak menyerang pribadi-pribadi orang secara sembarangan," imbuhnya dengan nada tanya.
Pihaknya mengajak siapa saja, mengungkapkan dan berekspresi untuk membangun demokrasi yang penuh keadaban dan optimisme sebagai bangsa. ***
