Network
Baca Juga: Baru Kali Ini Kasus Covid-19 di Australia Nihil (Nol) , Sejak Juni 2020
Dengan adanya penetapan UMP Jabar tahun 2021, dapat dijadikan dasar bagi seluruh kabupaten kota di Jawa Barat sebagai batas pengaman sosial / social safety net dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Jadi jangan ada lagi kabupaten/kota dibawah UMP. Untuk penetapan UMK 2021 ini kabupaten/kota memiliki waktu sampai tanggal 21 November 2021, sehingga kami harap datanya jelas dan surat edaran ini ada kekuatan hukumnya,” ujar Taufik.
Baca Juga: Kecelakaan di Tol Purbaleunyi, Sopir Mengantuk Dua Orang Tewas
Dalam penetapan UMP, pemerintah juga harus memperhitungkan berdasarkan angka survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), hasil pertumbuhan ekonomi provinsi dan angka inflasi.
Namun Badan Pusat Statistik belum juga meluncurkan data terbaru, seperti yang disampaikan oleh Kadisnakertrans Jabar, Taufik
"Hingga rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jabar berlangsung pada 27 Oktober, BPS belum merilis data-data KHL. Kami belum menerima rilis data inflasi untuk triwulan ke III 2020 dari BPS. Rencananya, data inflasi akan dirilis 2 November 2020," kata Taufik.
Baca Juga: Rencana Demo 2 November, Ingat Unjuk Rasa Berpotensi Penularan Covid-19
Taufik menambahkan bahwa UMP Jabar tahun 2021 seharusnya bisa turun bila melihat data BPS triwulan II yang minus, jadi ini jalan tengahnya.
"Kalau melihat data rilis BPS di triwulan II, maka LPE Jabar itu minus 5.98. Kalau melihat itu UMP Jabar dipastikan turun, jalan tengahnya, kami mengikuti SE Menteri Tenaga Kerja untuk menetapkan UMP Tahun 2021 sama dengan UMP tahun sebelumnya," ungkap Taufik.
