Network
Pascareformasi, ujarnya, berbagai program telah diupayakan pemerintah agar pemerataan pembangunan merata dan memenuhi rasa keadilan.
Ia mencontohkan kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ditujukan untuk mengembangkan pembangunan daerah melalui sektor industri dan pariwisata.
"Tapi, karena wilayah Indonesia sangat luas terutama di kawasan timur masih ada beberapa wilayah yang kurang tersentuh pembangunan," ujarnya.
Kebijakan sudah ada hanya perlu percepatan yang harus didorong dan didukung secara maksimal oleh pemerintah daerah dan masyarakat di semua kawasan timur Indonesia, katanya.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Tanam Mangrove Bersama Duta Besar di Tana Tidung Kalimantan Utara
"Alhamdulillah, sebagai pimpinan MPR sewaktu bertemu Presiden saya sampaikan hal itu dan beliau sangat mendukung percepatan pembangunan KTI," tutur dia.
Oleh karena itu, kesempatan pemerataan dan percepatan pembangunan mesti segera ditindaklanjuti salah satunya melalui pembentukan BP2-KTI.
Ke depan, BP2-KTI akan bekerja sama dengan akademisi dan perguruan tinggi, misalnya, Universitas Hasanuddin untuk melakukan studi serta kajian akademis.
"Hasilnya, diserahkan kepada pemerintah pusat dan daerah agar pembangunan KTI cepat terwujud," ujar Fadel yang juga Ketua Umum BP2-KTI tersebut. ***
