INDOBALINEWS - Ratusan guru honorer gedor DPRD Lombok Timur (Lotim), karena dikhawatirkan tidak masuk dalam daftar P1, P2 dan P3 yang selama ini diurus.
Menurut salah seorang guru honorer yang mengajar di SDN 1 Sembalun, Kecamatan Sembalun, Lombok Timur, NTB, Mahmud, kedatangan guru honorer ini, semata untuk membela nasib.
"Kami hanya meminta kepada DPRD Lotim dan pemerintah daerah, agar status kami sebagai guru honorer diperjelas," katanya, di Gedung DPRD Lotim, Kamis, 1 Desember 2022.
Bagi Mahmud yang sudah mengabdi selama 10 tahun 3 bulan ini, selama ini terlalu fokus mengajar, sehingga tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri.
Pengabdian terhadap pencerdasan anak bangsa, kata Mahmud, adalah prioritas dalam hidup kami, tanpa harus menuntut imbalan.
Para guru honorer ini, kata dia, hanya butuh perhatian pemerintah, terutama terkait dengan kejelasan status.
Baca Juga: BRI Liga 1: Persebaya Surabaya Selangkah Lagi Amankan Jasa Pemain Jebolan Manchester United
Selama ini, sebut dia, tidak kurang dari 10 tahun lebih mengabdi, walaupun honor yang diterima setiap bulannya sebesar Rp300 ribu.
Itupun, katanya, hanya boleh diterima setiap empat bulan sekali.
Lain Mahmud, lain juga Sulton yang merupakan guru honorer di Kecamatan lain.
Dengan honor sebesar Rp300 ribu yang diterima setiap empat bulan, kata Sulton yang mengajar di salah satu sekolah swasta, barangkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama satu minggu.
"Kami bukannya tidak bersyukur, tapi apakah mampu memenuhi kebutuhan anak istri kami," katanya.
Baca Juga: Techno: Intip Spesifikasi dan Keunggulan Xiaomi Redmi Note 3
Tetapi soal honor untuk mengajar ini, kata dia, tentunya jarang masyarakat yang mau, karena nilai ibadah untuk pencerdasan anak bangsa, lebih kami utamakan.
Jangan karena kami fokus mengajar, kata dia, lalu kejelasan status kami justru diabaikan oleh pemerintah.
"Kalau mau jujur, kita tidak bisa bayangkan kalau para guru honorer ini akan mogok," katanya
Sementara Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur, Waes Al Qarni, menyatakan, kejelasan status para guru honorer ini, adalah kewajiban untuk menuntaskannya.
Menurutnya, ini adalah beban moral yang harus segera dipenuhi oleh setiap elemen negara.
Karena itu, sebut Waes, kita tetap akan memperjuangkan, dan menekan pemerintah daerah agar memenuhi aspirasi yang disampaikan oleh guru honorer ini.
Jumlah guru yang ASN, kata dia, tidak akan mampu mengajar di semua sekolah, sehingga bantuan dari para guru honorer ini, adalah hal yang wajib.
Saat ini, sebut dia, jumlah guru yang berstatus ASN tak kurang dari 5.000 orang, sedang guru honorer jumlahnya sekitar 4.500 orang.
"Idealnya, jumlah guru ASN dan honorer sekarang ini, menjadikan proses belajar mengajar menjadi lancar," katanya.
Baca Juga: Bali United Kecewa Kelanjutan BRI Liga 1 2022-2023 Tidak Jelas
Jumlah sekolah di Lombok Timur sekarang ini secara umum, sebut Waes, tidak sebanding dengan tenaga guru ASN dalam proses belajar mengajar yang efektif dan efisien.
"Di sinilah peran guru honorer, sehingga tercapai program Pembelajaran Merdeka Belajar yang sekarang ini dicanangkan. Prinsipnya, kami akan menempuh segala cara dan strategi, agar status guru honorer ini jelas seperti yang diinginkan," katanya. ***