Kemenkumham Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar

INDOBALINEWS -  Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan Revitalisasi dan Penyematan Pin Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di seluruh lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023.

Acara berlangsung secara hybrid, yang terpusat di Auditorium Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa 25 Juli 2023.

Secara virtual bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali, kegiatan dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Anggiat Napitupulu, didampingi Pimpinan Tinggi Pratama serta  para pejabat dan JF/JFU yang termasuk dalam Unit Pemberantasan Pungli di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

 Baca Juga: Program HEAL dari UID dan RMI untuk Dorong Akselerasi Transisi Energi Bersih

Kementerian Hukum dan HAM menggelar kegiatan Revitalisasi dan Penyematan Pin Unit Pemberantasan Pungutan Liar dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) di seluruh lingkungan Kanwil Kemenkumham Selasa 25 Juli 2033. Dok Kanwil Kemenkumham Bali

Inspektur Jenderal Kemenkumham R.I Razilu selaku Ketua UPP Kemenkumham R.I menyampaikan bahwa pungli merupakan gejala sosial yang telah ada sejak lama di Indonesia dan merupakan kebudayaan yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat luas.

"Satgas Saber Pungli mempunyai tugas untuk memberantas pungli secara tegas, terukur, efektif dan efisien, serta menimbulkan efek jera bagi pelaku pungli itu sendiri" ucapnya.

Baca Juga: Residivis Gasak Burung Murai dan Laptop Dibekuk Polisi