Network
INDOBALINEWS - Aksi corat coret dengan kalimat tak senonoh dan pengerusakan pagar pintu gerbang yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Lotim (ALM) sudah mencederai arti demokrasi.
Padahal, kata Ketua Komisi II DPRD Lombok Timur (Lotim), M.Waes Qarni, setiap aspirasi yang disampaikan oleh elemen masyarakat tetap kita akomodir dan dicarikan solusi.
"Aksi tak mendidik para pengunjuk rasa di gedung DPRD itu, menunjukkan bahwa mereka tidak profesional," katanya, di Selong, Selasa, 3 Oktober 2023.
Menurut Waes yang juga Politisi PAN ini, keberadaan seorang anggota legislatif, suka tidak suka, mau tidak mau adalah sebagai pelayan rakyat.
Semua fasilitas yang ada di gedung DPRD itu, sebutnya, adalah milik seluruh rakyat, bukan elemen masyarakat tertentu.
Artinya, sebut Waes, kalau elemen masyarakat melakukan perusakan atau hal yang tidak mendidik lainnya, tentu merugikan rakyat secara keseluruhan.
Baca Juga: Bejat! Siswi Madrasah Disetubuhi Ayah Tirinya Tiga Kali di Lombok Timur, Tertangkap Basah Istri
"Negara kita adalah negara hukum, mestinya aparat kepolisian yang menyaksikan tindakan perusakan itu harus memprosesnya secara hukum," katanya.
Kalau dibiarkan, sebutnya, tentu tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal serupa, hingga yang rugi adalah rakyat secara keseluruhan.
Dalam hal ini, katanya, perlu memberikan efek jera kepada siapapun yang terbukti melakukan tindakan kriminal.
Baca Juga: Jadwal Kontrol Dokter Kandungan yang Bumil Wajib Tahu!
"Tindakan perusakan oleh para pengunjuk rasa ini, adalah yang ketiga kali," katanya.
Sementara aksi Aliansi Mahasiswa Lotim melalui Koordinator Umumnya, Siti Khairunnisa, menyatakan, tindakan teman mahasiswa melakukan tindakan itu, karena para Pimpinan DPRD Lotim, tidak menemui mereka.
"Itu sebagai bentuk kemarahan dan kekecewaan para mahasiswa karena tidak ada unsur pimpinan Dewan yang menemui kami," katanya.
Sebelum melakukan aksi ini, kata dia, kita sudah memberikan surat pemberitahuan, tetapi justru para Pimpinan Dewan ini, menurut info Setwan, justru melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.
"Jadi, menurut kami, aspirasi yang kami sampaikan tidak dihargai sama sekali, dan kami akan datang lagi dengan membawa massa lebih besar," katanya. ***
