Network
INDOBALINEWS – Pemerintah daerah setempat diberi tanggung jawab menyiapkan tempat untuk relokasi korban bencana yang tidak memungkinkan kembali ke rumah semula.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan langsung melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana yang direlokasi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah setempat akan menyiapkan tim sosialisasi terpadu terlebih dulu untuk proses relokasi perumahan warga terdampak bencana seperti yang gterjadi di Pulau Adonara dan Lembata.
Baca Juga: Peringatan Dini bagi Pelayaran, Ini Dampak Siklon Tropis Seroja dan Odette
Baca Juga: Kunjungi Lokasi Bencana di Pulau Lembata, Jokowi Mendengarkan Langsung Keluhan Warga
Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Pulau Lembata dan Adonara hari ini telah mempercepat proses pembangunan rumah warga yang rusak dan mendengar langsung persetujuan masyarakat yang terdampak untuk direlokasi.
"Kami sepakat dengan gubernur dan juga bupati bahwa konsep relokasi ini harus menyiapkan tim terpadu untuk melakukan program sosialisasi," kata Kepala BNPB Doni Monardo dikutip Indobalinews dari Antaranews, Jumat 9 April 2021.
Tim sosialisasi direncanakan terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, pakar di bidang antropologi, sosiologi, serta budayawan. Tujuannya agar masyarakat mau direlokasi mengikuti program pemerintah.
Baca Juga: Bantuan Empat Polda dan Mabes Polri untuk Korban Banjir NTT Didistribusikan dari Bali
Baca Juga: Handmad Bali Gabung Solidaritas Bali Peduli Korban Bencana NTT
Pemerintah berupaya merelokasi perumahan warga dari tempat yang masih memiliki risiko terjadinya bencana, maupun merelokasi bagi warga yang pemukimannya sudah tidak mungkin lagi untuk dibangun kembali.
"Adapun untuk rumah rusak berat sedang dan ringan yang masih dibangun, insitu atau di tempat semula, akan menjadi tanggung jawab BNPB," kata Doni.
Hingga saat ini, anggaran dana perbaikan rumah yang disiapkan BNPB sekitar Rp50 juta per unit masih dalam pertimbangan atau usulan daerah. Namun BNPB perlu mendapatkan data yang pasti dan tepat.
"Tentunya kita harus segera mendapatkan data pasti by name by address rumah yang rusak berat, ringan, dan sedang. Jumlah ini cukup banyak di berbagai daerah, tentu ini kita harus info terlebih dahulu sehingga kita bisa tahu nilai keseluruhannya," ujarnya.
Selain itu, agar pengungsi tidak berada di pengungsian terlalu lamam, maka pemerintah lewat BNPB akan menyalurkan dana tunggu hunian sebesar Rp500.000 per bulan sampai rumah mereka bisa ditempati kembali.
Tujuannya adalah untuk menghindari adanya risiko Covid-19, dengan melakukan mitigasi dengan cara mengurangi lokasi-lokasi pengungsian tetap memberikan pelayanan terbaik kepada warga yang terdampak.
Bantuan dana untuk sewa rumah kepada warga tersebut dapat digunakan untuk menyewa rumah keluarga, saudara, atau handai taulan di kampung tersebut.
"Apabila kawasan itu sudah tidak ada lagi, maka pemerintah harus memberikan fasilitas tempat yang lebih layak kepada warga dengan catatan tentunya harus terhindar dari risiko terpapar Covid-19," katanya.***
