Jokowi Mau Gubernur BI Sekarang Perry Warjiyo Terpilih Lagi

- 22 Februari 2023, 21:27 WIB
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah. (ANTARA/HO-Banggar DPR RI)
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah. (ANTARA/HO-Banggar DPR RI) /Antaranews

 

IndoBaliNews  - Masa jabatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (2018-2023) akan habis tahun ini.

Untuk itu Presiden Joko Widodo akan mengajukan nama calon baru Gubernur BI kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah mengatakan, Presiden Joko Widodo mengusulkan Perry Warjiyo kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2023-2028.

Sebelumnya beberapa nama sudah beredar di masyarakat terkait pengganti Perry Warjiyo yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa, Mahendra Siregar dan Perry Warjiyo sendiri.

"Kami perlu mengamankan kebijakan Presiden ini, sebab kami bagian dari kekuatan politik yang mendukung pemerintah," kata Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, 22 Februari 2023.

Namun siapapun yang akan menjadi Gubernur BI ke depan, ia mengatakan sosok tersebut harus sudah membangun ikatan kuat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Syarat ini penting sebab saat ini dan ke depan Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi global diprediksikan masih akan sulit dan Indonesia secara khusus juga menghadapi tahun politik, sehingga dibutuhkan Gubernur BI yang bisa memastikan ekonomi domestik tetap tumbuh berkelanjutan, jelas Said.

"Peran ini telah dijalankan dengan baik oleh Gubernur BI saat ini," ungkapnya.

Selain itu, Said menuturkan Indonesia membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa sigap dan tanggap terhadap berbagai tantangan baru yang tidak terduga. RI membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa membantu pemerintah ketika menghadapi tahun sulit, seperti menghadapi pandemi COVID-19 beberapa tahun ini.

Peran BI sangat besar dalam berbagi beban (burden sharing dengan menyerap surat berharga negara (SBN) melalui skema private placement BI kala itu bisa diandalkan menjadi penjaga gawang likuiditas pembiayaan saat pandemi dan sangat membantu posisi APBN tetap aman di tengah kebutuhan pembiayaan yang sangat besar.

Tugas penting lain bagi Gubernur BI, menurut dia, yaitu memastikan kelanjutan pengaturan tentang lalu lintas dan cadangan devisa negara. Pengaturan tentang lalu lintas devisa diperlukan untuk memastikan devisa negara memiliki dampak berganda pada ekonomi nasional, sehingga agenda ini perlu diperkuat ke depan.

Tak hanya itu, Indonesia juga dinilai membutuhkan sosok Gubernur BI yang bisa dan telah membangun hubungan baik dengan DPR, terutama kepada pimpinan DPR, terkhusus Ketua DPR, hingga alat kelengkapan dewan seperti Banggar dan Komisi XI DPR.

"Kemampuan ini dibutuhkan oleh Gubernur BI agar dalam menjalankan tugas-tugas strategis, BI secara teknokrasi mendapatkan dukungan politik yang kuat dari DPR. Selama lima tahun ini Gubernur BI telah mendapatkan dukungan cukup oleh DPR," tutur Said.

Hal yang perlu dipertimbangkan lainnya, sambung dia, yakni sosok Gubernur BI ke depan harus memiliki jaringan internasional karena akan menambah kepercayaan pasar, khususnya investor internasional terhadap pasar keuangan Indonesia. Kepercayaan ini sangat penting sebab pasar keuangan Indonesia belum terlalu dalam

Dengan demikian, sosok Gubernur BI yang diakui secara internasional akan mendorong arus modal masuk untuk menguatkan pasar keuangan Indonesia. Agenda tersebut perlu diperkuat oleh Gubernur BI ke depan. ***

Editor: Saifullah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah