Network
INDOBALINEWS - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan beragam cara sebagai strategi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa naik kelas menghadapi era persaingan dagang digital.
Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong, mengatakan beragam program seperti edukasi digital. Selain menyiapkan aturan terkait perdagangan digital yang melindungi UMKM, Kemenkominfo juga menyiapkan program lain seperti pembekalan kecakapan digital untuk UMKM go online, hingga menyiapkan beragam kolaborasi dengan industri.
Adapun untuk edukasi digital dilakukan agar para UMKM bisa mahir memanfaatkan konektivitas digital, Usman mencontohkan salah satu program edukasi dan literasi digital yang dihadirkan Kemenkominfo adalah program Transformasi 4.0 untuk UMKM, yang menargetkan 30 juta peserta.
Kementerian berharap setelah teredukasi, para pelaku UMKM bisa lebih mahir dan mampu menggunakan fitur-fitur di platform digital untuk memasarkan produk dan memperluas jangkauan pasarnya.
Dari sisi lain, kolaborasi dengan industri perdagangan digital seperti dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) juga turut dilakukan untuk meningkatkan eksistensi produk-produk dari UMKM dalam negeri.
Kolaborasi itu bisa dilihat langsung di berbagai platform digital, contohnya keberadaan halaman-halaman khusus yang didedikasikan untuk produk-produk buatan lokal "Bangga Buatan Indonesia".
"Ada halaman khusus di e-commerce seperti itu khusus untuk produk buatan UMKM Indonesia, ya, memang ada karena kita kerja sama dengan asosiasi e-commerce," ujar Usman.
Dia mengatakan Pemerintah terus mendorong lebih banyak pembangunan infrastruktur digital sehingga konektivitas internet bisa semakin merata dan lebih mudah diakses oleh masyarakat termasuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
Pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan mulai dari membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G hingga mengajak para penyelenggara telekomunikasi untuk bisa memperluas jangkauan layanannya ke berbagai daerah di Indonesia supaya keberadaan infrastruktur digital merata.
Dari sisi regulasi, Pemerintah saat ini tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 50 tahun 2020 yang berkaitan dengan perdagangan digital.
Salah satu topik yang dibahas dalam revisi itu mencakup juga tren social commerce yang akhir-akhir ini menuai pro-kontra di masyarakat karena dianggap menjadi ancaman bagi pelaku UMKM, khususnya yang hanya berdagang secara langsung dan tidak mengadopsi layanan digital.***
Sumber Antaranews
