Network
INDOBALINEWS - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menuturkan pelindungan kekayaan intelektual (KI) semestinya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Kendati demikian, faktanya 90 persen dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.
“KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki,” ujar Yasonna dalam acara bertajuk “Satu Jam Bersama Menkumham” yang digelar di Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Bali, Jumat (1 September 2023).
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Bali Dorong Kerjasama dan Pemantauan Kekayaan Intelektual Pengelolaan Royalty
Di era digitalisasi seperti saat ini, jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas. Misalnya, produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital.
Selain itu, kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Maka dari itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.
Menurut Yasonna, salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali. Dia mengambil contoh, khususnya di tengah masa pandemi, kreativitas dan inovasi masyarakat Bali justru berkembang dengan pesat.
“Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi,” imbuh Yasonna.
Baca Juga: Balai Pustaka Memiliki Potensi Kekayaan Intelektual yang Besar
