Network
Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan masyarakat setempat.
Program perhutanan sosial ini sifatnya legal dan masyarakat juga dapat turut serta dalam mengelola hutan dan mendapatkan manfaatnya.
Baca Juga: Butuh 64 Tahun Bawa 'Barbie'ke Layar Lebar
Program Perhutanan Sosial sebagai program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan hutan ini difokuskan untuk lebih menyejahterakan masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan.
Dengan adanya program perhutanan sosial diharapkan pembangunan pemerintah tidak hanya tertuju pada perkotaan saja, melainkan juga pada masyarakat yang tinggal di daerah sekitaran hutan dan Taman Gumi Banten dilaksanakan sebagai bentuk dukungan Pertamina terhadap Peraturan Gubernur Bali Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali sebagai Taman Gumi Banten.
Baca Juga: Harlah 25 Tahun PKB, Begini Sindiran Cak Imin untuk Surya Paloh
“Penandatanganan MoU pendampingan program ini merupakan langkah awal yang sangat baik dan mendukung program Jembrana Emas 2026”, jelas Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, S.H.
Senada dengan Bupati Jembrana, I Gede Suardika selaku Perbekel Desa Yehembang Kangin mengatakan bahwa pihak desa sangat bersemangat untuk mengembangkan program Perhutanan Sosial ini.
“Kami berharap Pertamina dapat memberikan pendampingan dalam pengembangan program dan KTH Banu Giri Lestari. Kelompok masih membutuhkannpendampingan dan pendataan flora dan fauna yang ada dikawasan Hutan Lindung di Desa Yehembang Kangin," terangnya.
Baca Juga: Anthology, Konser dan Pameran di Tahun Emas, 'God Bless Bisa Menaikkan Citra Museum Nasional'
