Network
Ia menekankan efisiensi juga harus dilakukan di semua lini, termasuk dengan mengevaluasi jika ada kontrak yang bermasalah.
"Efisiensi dengan pengurangan karyawan harus diikuti dengan efisiensi di semua lini. Seluruh kontrak-kontrak dengan pihak ketiga yang bermasalah, apalagi bila ada potensi ketidakwajaran secara finansial, harus diusut tuntas dan bila mungkin dibatalkan," ujarnya.
Secara korporasi, pembenahan secara menyeluruh di tubuh Garuda Indonesia harus dilakukan. Lalu mengenai suntikan modal negara, Martin menyampaikan opsi tersebut masih terbuka. Hanya saja, itu akan menjadi pilihan sulit di tengah beban APBN saat ini.
"Suntikan dana itu bisa saja. Tapi harus dibarengi dengan pembenahan dan efisiensi besar-besaran di Garuda. Kalau tanpa efisiensi, akan menguras keuangan negara yang sangat besar. Padahal APBN kita tengah menghadapi pilihan-pilihan yang sulit di tengah tekanan akibat pandemi Covid-19," tuturnya.
Baca Juga: Bulan Bung Karno 2021, PDIP Gelar Aktivitas dan Pemberdayaan 70 Ribu Desa
Sejak pandemi Covid-19, bisnis maskapai penerbangan Garuda Indonesia sangat terpuruk. Perlu diketahui pada 2020 kinerja keuangan Garuda Indonesia hingga kuartal ketiga tahun 2020 anjlok 67,85 persen menjadi 1,14 miliar dolar AS, dari sebelumnya 3,54 miliar dolar AS pada kuartal ketiga 2019.
Garuda Indonesia membukukan rugi bersih 1,07 miliar dolar AS. Kondisi ini berbalik dari kuartal ketiga tahun sebelumnya yang masih mendulang laba bersih 122,42 juta dolar AS.
Per akhir September 2020, Garuda Indonesia memiliki total liabilitas sebesar 10,36 miliar dolar AS, naik 177,74 persen dibandingkan total liabilitas pada periode yang sama 2019 sebesar 3,73 miliar dolar.
Liabilitas Garuda Indonesia per kuartal ketiga 2020 terdiri dari liabilitas jangka panjang 5,66 miliar dolar AS dan liabilitas jangka pendek sebesar 4,69 miliar dolar AS.
Hingga tutup tahun, Garuda Indonesia belum juga merilis laporan keuangannya. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra enggan berkomentar banyak mengenai hal tersebut.
