INDOBALINEWS - Sejumlah warga pemegang kartu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengeluh dan meminta tolong pada Kepala Desa di Masbagik Lombok Timur, NTB karena tak kunjung cair.
Menurut Koordinator Forum Kades (Kepala Desa) Masbagik, Lombok Timur, NTB, Khaerul Ihsan bahkan ada yang sudah delapan bulan tidak bisa mencairkan dana bantuan sosial di rekeningnya.
"Sebagai pemimpin, bukan hanya keluhan dan permintaan tolong, tetapi ada juga yang menganggap kami yang mengunci dananya," kata Khaerul Ihsan, Jumat 3 September 2021.
Baca Juga: Gairahkan Sport Tourism, One Stop Shopping FRG Hadir di Bali untuk Pecinta Sepeda
Parahnya, lanjut Kades Masbagik Utara Baru ini, ketika ditanyakan langsung print out saldo KPM ke BRI, mereka mendapat jawaban dengan kata-kata: 'Rahasia bank.'
"Kami hanya ingin tahu, apakah masih ada sisa saldo KPM ini, sehingga bisa menjelaskan langsung," katanya, sembari meminta ke pihak BRI untuk memberikan print out terkait KPM ini.
Dipertanyakan juga kalau alasannya mereka tidak lagi terdaftar di Kemensos, ungkapnya, kenapa di saat pembagian beras tambahan, KPM ini justru namanya ada sebagai KPM menerima beras tambahan.
Baca Juga: Program Akomodasi Nakes Masuki Tahap Persiapan Akhir
"Itu terjadi di 10 di wilayah Kades Anggota Forum Kades Masbagik. Kami tidak ingin ada masalah, tetapi hanya ingin mencari benang merahnya," tutur Khaerul Ihsan. Karena lanjutnya bagaimanapun juga, tpihaknya akan tetap membela dan memperjuangkan hak masyarakat sehingga tidak ada prasangka tidak baik atau tudingan miring ke BRI.
Menanggapi hal ini, perwakilan dari Bank BRI yang diutus oleh Pimpinan Cabang BRI Lotim Aroef Syaripuddin, menyatakan, tidak ada larangan untuk meminta print out KPM secara kolektif.
"Karena kami ada di dalam sistem perbankan, jadi harus prosedural dan memberikan informasi sebelumnya, sehingga kita akan persiapkan," katanya.
Baca Juga: Diperiksa 10 Jam, Pengusaha di Bali Dijebloskan ke Rutan Polres Badung
Dalam hal print out saldo KPM ini, jelasnya, Dinas Sosial harus berkirim surat ke Pimpinan Cabang BRI Selong. "Kita tetap prosedural, apalagi yang kaitannya dengan bantuan sosial," katanya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Mahsin, mengatakan akan bersurat secara resmi terkait permintaan dari Forum Kades ini. "Kalau memang tujuan dan niatnya bagus, untuk mengurai semua permasalahan, kita akan meminta secara resmi ke BRI," demikian Mahsin.***