Network
INDOBALINEWS - Terbukti melakukan persekongkolan tender proyek proyek konstruksi percepatan jalan tahun 2017- 2018 milik Pemprov NTB, kontraktor diharuskan bayar denda Rp2,5 milyar.
Kedua kontraktor masing-masing, PT.Metro Lestari Utama dan PT. Eka Praya Jaya, kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Deswin Nur, dalam keterangan tertulis, telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Persekongkolan Tender Proyek.
Dalam keterangan tertulisnya, pada Minggu, 26 Desember 2021, Deswin Nur menjelaskan, KPPU telah membacakan putusan atas perkara persekongkolan tender ini.
Baca Juga: Sampai Indonesia, Pelaku Perjalanan Luar Negeri Harus Lewati 14 Tahapan Termasuk Karantina 10 Hari
"Pembayaran denda senilai Rp2,5 milyar, selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht)," katanya.
Pada tender paket pekerjaan konstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) senilai Rp115,38 miliar, paparnya, kedua kontraktor tersebut, bersama kelompok kerja (Pokja), terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan persekongkolan tender.
Pokja dalam hal ini, terangnya, terbukti dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap kedua kontraktor tersebut dalam penyusunan atau penyesuaian dokumen penawaran.
Baca Juga: Udayana Central Dorong Pelarangan Total Iklan Rokok Lindungi Anak dan Remaja
"Dan kedua kontraktor ini, sengaja menciptakan persaingan semu dalam mengatur pemenang tender tersebut," jelasnya.
Sedang sanksi terhadap Pokja ini, ungkap Deswin Nur, KPPU memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur NTB untuk memberikan sanksi hukuman disiplin sesuai peraturan berlaku.
"Gubernur NTB perlu memberikan pembinaan kepada Pokja ini, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa," tuturnya.
Baca Juga: 'Perokok, Rentan Terpapar Covid 19'
Selain itu, katanya, KPPU juga merekomendasikan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membuat petunjuk teknis dan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pokja pengadaan barang dan jasa.
"Itu semata untuk memahami dan menemukan indikasi persaingan usaha yang tidak sehat," tegasnya.
Perkara ini, tambah Deswin Nur, salah satu perkara inisiatif KPPU, terkait pengawasan dan pelaksanaan tender dua paket pekerjaan konstruksi jalan program percepatan.
Baca Juga: Santa Claus Rally: Rejeki di Penghujung Tahun Dipercaya Dongkrak Nilai Pasar Saham dan Crypto
Sementara Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda NTB, H. Sadimin, S.T., M.T menyatakan, selama kedua kontraktor tersebut tidak membayar denda, tentunya tidak bisa diikutkan dalam tender proyek berikutnya.
"Untuk mencegah kasus ini terulang, kita sengaja mengundang KPPU Perwakilan Surabaya untuk melakukan sosialisasi," demikian Sadimin. ***
