Network
INDOBALINEWS – Dua puluh pemerintah daerah mendapatkan innsentif dari pemerintah pusat karena dinilai berhasil dan dapat menjadi benchmark dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dari 20 pemda tersebut di antaranta adalah Pemprov Bali, Pemkab Badung, Tabanan, Bangli, Gianyar, dan Pemkot Denpasar.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa alokasi Dana Insentif Daerah (DID) kepada 20 pemerintah daerah yang memperoleh nilai kinerja minimal 76 dengan kategori (B) dalam pencegahan korupsi tersebut.
Baca Juga: Shopee 12.12 Birthday Sale TV Show Hadirkan TOMORROW X TOGETHER, Al & Andin, dan 3 Bintang Dangdut
Penilaian dilakukan dengan melihat peningkatan kinerja untuk tahun 2019 dan 2020, serta capaian kinerja akhir tahun berdasarkan Monitoring Centre for Prevention (MCP) dari pemda.
"Saya menyambut baik pemberian DID untuk pencegahan korupsi dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia ini. Semoga ini dapat mendorong peningkatan budaya antikorupsi di Indonesia, terlebih dengan berbagai dinamika dan tantangan baru yang terus kita hadapi seperti Pandemi COVID-19”, ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam keterangan resmi, Kamis 9 Desember 2021.
Selengkapnya 20 daerah yang mendapatkan insentif adalah Provinsi Bali, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Demak, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tual, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pringsewu, Kota Mataram, dan Kabupaten Soppeng.
Baca Juga: 'Demokrasi Timur Berjaya': Jangan Lupakan Gagasan Membangun Bangsa yang Unggul
Kemudian, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Konawe Utara, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Batubara, Kabupaten Bangli, Kota Semarang, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Tabanan, serta Kabupaten Bengkulu Tengah.
