Berbagai kenyataannya FSC pantas dipertanyakan benarkah mereka forest steward yang mengurus dan menjaga sumber daya hutan di dunia?
Kami mahasiswa tidak asal mempertanyakan tapi kami melihat pengalaman dan fakta yang terjadi. Kami melihat model bisnis FSC yang tidak jelas apakah benar-benar mampu menjaga kelestarian hutan. Kami mengamati ada perusahan yang mendapat sertifikat FSC, namun tidak jelas apakah mereka benar-benar mengelola hutannya secara berkelanjutan?" imbuh Meri lagi.
Baca Juga: Siap Siaga Dampak Cuaca Ekstrim Diprediksi Masih Akan Melanda Hingga Sabtu 15 Oktober 2022
Meri juga mengatakan, pihaknya mengamati sejumlah masalah yang terjadi terkait FSC. Semisal ada perusahan yang mendapat sertifikat FSC, namun tidak jelas apakah mereka benar-benar mengelola hutannya secara berkelanjutan.
Lebih lanjut Meri menyebutkan tentang prinsip kedua FSC, organisasi yang bersertifikat harus menjaga atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pekerjanya baik secara ekonomi dan penilaian lainnya melalui kesetaraan gender, kesehatan dan keamanan, juga upah yang sesuai.
Namun ia melihat kenyataannya tak seperti itu. Contoh katanya, Perhutani, Sertifikat FSC berlanjut diberikan walau Perhutani banyak kasusnya konflik dengan rakyat seperti misalnya baru saja pada tanggal 27 September 2022 petani Kabupaten Blitar berdemo ke Perhutani karena marak pungli.
Hal itu dari banyak media memberitakan banyaknya demo massa dan petani terkait maraknya mafia tanah dan hutan.
Seperti terjadi di kaki Gunung Kelud masyarakat mendemo Perhutani KPH Kediri 8 Januari 2020 karena protes mafia hutan, dan kasus lainnya.
Bahkan lebih dari 5.000 karyawan Perum Perhutani se-Pulau Jawa berkumpul di Jakarta untuk melakukan aksi demo ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), pada Rabu 18 Mei 2022. Dan demo dilanjutkan di bulan Juli 2022.