INDOBALINEWS - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bercerita mengenai protes yang ia terima dari warga Papua berkait pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang (smelter) PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
Bahlil mengaku mendapat protes dari kalangan pengusaha, organisasi kepemudaan, masyarakat adat, hingga intelektual yang mempertanyakan smelter tidak dibangun di tanah Papua.
"Saya mengikuti betul tentang dinamika yang terjadi di Papua dan Papua Barat, khususnya terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara saya baik itu Kadin, asosiasi, organisasi kepemudaan, adat, bahkan sebagian dari kelompok intelektual itu menyampaikan saran kenapa smelter dibangun di Gresik," katanya dalam konferensi pers paparan realisasi investasi di Jakarta, Rabu, 27 Oktober 2021.
Baca Juga: Kemenkeu Nobatkan KAI Sebagai Salah Satu Debitur Terbaik BUMN
Tidak hanya diprotes, Bahlil yang besar di Papua bahkan dinilai seperti orang yang lupa asal muasalnya.
"Saya banyak mendapat protes, surat banyak sekali bahkan ada yang katakan kepada saya, 'Kakak, seperti kakak bukan dari Papua saja'," kata Bahlil Lahadalia.
Bahlil menjelaskan smelter yang dibangun di Gresik sudah direncanakan sejak 2017-2018. Lokasi di Gresik dipilih lantaran kala itu infrastruktur di Papua dinilai belum mumpuni, khususnya terkait kelistrikan.
Ia pun telah berkomunikasi intens dengan Presiden Joko Widodo berkait protes masyarakat Papua itu.
Baca Juga: Kapolri Ingin Kepolisian Dicintai Masyarakat
Pemerintah pun telah merumuskan sejumlah langkah komprehensif melibatkan Freeport dan Kementerian ESDM untuk memenuhi aspirasi masyarakat Papua, dengan mendorong kapasitas produksi tembaga Freeport agar sebagian bisa diolah di smelter yang akan dibangun di Papua.
Bahlil menyebut kapasitas produksi tembaga Freeport mencapai sekitar 3 juta ton, dengan sekitar 1,3 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik eksisting di Papua. Ada pun sisa 1,7 juta ton akan masuk ke pabrik di Gresik yang baru diresmikan pembangunannya oleh Presiden Jokowi Oktober lalu.
"Kami akan meningkatkan kapasitas produksi Freeport copper (tembaga) dari 3 juta ton menjadi 3,8 juta ton atau lebih. Ini juga kami sudah komunikasi dengan Menteri ESDM. Lebihnya itu, ke depan akan kita rencanakan membangun smelter di Papua dan ini sudah menjadi bagian dari apa yang sudah kita programkan," katanya.
Bahlil pun meminta masyarakat Papua ikut mendukung rencana tersebut. Ia meminta agar masyarakat Papua tidak menahan atau menyampaikan aksi penolakan. Ia juga menuturkan, sebagai putra Papua, pembangunan smelter sudah jadi hal yang ia perjuangkan sejak masuk jajaran kabinet.
Baca Juga: Presiden Joko Wdodo Minta Kepala Daerah Waspadai Lonjakan Covid-119 Sekecil Apa Saja
"Insya Allah doakan agar secepatnya kapasitas produksi copper Freeport dari 3 juta kita tingkatkan jadi 3,8 juta atau menjadi 4 juta. Sisa itulah kemudian yang akan dibangun smelternya di Papua. Sejak saya masuk anggota kabinet saya sudah memperjuangkan ini agar salah satu smelter Freeport dibangun di Papua. Cuma satu saya mohon, kalau sudah ada kebijakan, mohon kita dukung baik-baik. Jangan belum lagi kita buat, sudah mulai kitorang punya cara-cara palang ini, palang ini. Kalau kita main begitu nanti investor susah masuk," ujar Bahlil. ***