INDOBALINEWS - Penunjukan Sirajuddin Haqqani sebagai Menteri Dalam Negeri pemerintahan baru Taliban seperti menampar muka Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya.
Demikian dikatakan pengamat politik AS Seth G. Jones belum lama ini, pasalnya Sirajuddin Haqqani merupakan orang yang paling diincar FBI atas dugaan keterlibatannya dalam serangan teror 11 September 2001 atau nine eleventh (9/11) attacks.
Terlebih penunjukan Sirajuddin Haqqani ini waktunya persis menjelang peringatan 20 tahun serangan teror yang akan diperingati 11 September 2021.
Baca Juga: Taliban Perlihatkan Bekas Markas CIA yang Hancur di Luar Kota Kabul
Seth G. Jones yang merupakan direktur program keamanan internasional di lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengingatkan Haqqani dulunya adalah sosok pemimpin tertinggi dalam kelompok teroris yang bernama Jaringan Haqqani.
Jaringan Haqqani dikenal sebagai kelompok garis keras dalam tubuh Taliban dan ditengarai kelompok ini yang banyak melakukan serangan terhadap koalisi angkatan bersenjata Afghanistan.
Sirajuddin Haqqani adalah sosok yang amat dikenal di kalangan militer AS dan komunitas intelijen. Beberapa kali Haqqani lolos dari upaya target operasi. Dia adalah musuh lihai yang berbahaya bagi bangsa Amerika, klaim Jones.
Haqqani dilaporkan Associated Press masih menyandera setidaknya seorang warga Amerika saat ini, tapi sejauh ini belum ada komentar dari Gedung Putih maupun FBI terkait berita tersebut.
Baca Juga: Presiden Joe Biden Nyatakan Cina Punya Problem Riil dengan Taliban
Dari data FBI menunjukkan Haqqani adalah sosok yang dicari untuk dimintai keterangan terkait serangan Januari 2008 di sebuah hotel di Kabul yang menewaskan enam orang, termasuk satu warga Amerika.
Menurut data FBI, Sirajuddin Haqqani diyakini terlibat dalam serangan terhadap Amerika Serikat dan pasukan koalisi di lintas perbatasan Afghanistan.
Haqqani juga diduga terlibat dalam upaya pembunuhan Presiden Afghanistan Hamid Karzai pada 2008.
Sebelumnya, pengumuman susunan pemerintahan baru Taliban dikeluarkan di tengah banyaknya para pemimpin negara yang menyatakan tidak akan mengakui pemerintahan baru Afghanistan.***