INDOBALINEWS - Partai Keadilan Persatuan (PKP) menggandeng kalangan milenial agar partai itu bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lolos ke DPR.
"Harus bisa. Kita bertekad jadi peserta Pemilu, dan lolos Parliamentary Threshold. Membawa negeri ini terbang, maju, dan kuat," kata Ktua Umum PKP Yussuf Solichien pada konferensi pers di acara pelantikan DPN PKP, di Gedung North Jakarta Intercultural School (NJIS), Jakarta, Jumat, 24 September 2021.
Purnawirawan jenderal bintang dua Marinir ini mengatakan, skuad DPN PKP berisi kader-kader terbaik yang siap berjuang memajukan bangsa. Bahkan, tidak sedikit anak muda yang mengisi posisi kepemimpinan.
Baca Juga: Pengurus DPN PKP 2021-2026 Dilantik, Yussuf Solichien Ketua Umum dan Said Salahudin Sekjen
Menurutnya, kebangkitan PKP akan selaras dengan kesejahteraan rakyat.
Jika wakil PKP menempati posisi strategis baik itu di DPR, DPRD, bahkan eksekutif seperti kepala daerah, tentunya semakin mudah memperjuangkan misi partai dalam hal kesejahteraan rakyat.
Misalnya, dalam upaya menyuarakan dan memperjuangkan kesejahteraan keluarga TNI dan Polri.
"Misalnya ada aspirasi kepentingan TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya tidak disuarakan nasional, PKP siap membantu," kata Yussuf dalam siaran persnya.
Baca Juga: BUMN PT Pembangunan Perumahan Kembangkan Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas
Yussuf dalam pidato politiknya juga menyoroti tentang perjalanan hukum di Indonesia.
Yussuf memastikan, partainya mengawal pemerintah dan aparat hukum untuk terus memberantas korupsi.
"Kami mengusulkan koruptor yang tidak mempunyai hati nurani, tidak berkemanusiaan dan sangat merugikan rakyat banyak, terutama pada masa pandemi COVID-19, dihukum mati sesuai hukum yang berlaku," katanya tegas.
PKP, katanya, juga meminta pemerintah untuk menindak tegas kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran dan diskriminatif.
Baca Juga: Wakil Gubernur Berharap Dubes RI di ASEAN Promosikan Pariwisata Bali
Mengenai pertahanan, tambahnya, pemerintah diminta memperkuat pertahanan laut dan udara dengan modernisasi TNI khususnya Angkatan Laut dan Udara.
Dia meminta kepada seluruh kadernya untuk berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga benteng Pancasila, dari ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi, dan kelompok anti-Pancasila.
Menurutnya, saat ini masih ada kelompok yang tergolong anti-Pancasila, mereka berupaya mengganti ideologi ini dengan ideologi lain.
"Nah, tugas PKP di sektor ideologi ini adalah untuk mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. PKP akan berdiri di belakang dan mendukung pemerintah, TNI, Polri dalam melakukan langkah persuasif. Bila perlu represif sesuai koridor hukum yang berlaku," tambahnya.
Baca Juga: Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Kota Tual Rp3,145 Miliar di Cilodong, Jawa Barat
Kendati demikian, katanya, PKP tetap mempunyai pesan membangun kepada pemerintah khususnya di sektor ekonomi dan pertahanan yang berorientasi ke bidang maritim agar Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia.
Secara geopolitik, strategis, dan ekonomi, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan merupakan benua maritim yang sangat besar dengan potensi ekonomi maritim yang luar biasa.
"Seluruh jajaran PKP meminta agar pemerintah melakukan intervensi, agar mengatur dan mengendalikan distribusi kekayaan orang per orang agar lebih merata. Agar tidak terjadi yang kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin," ujarnya. ***