Network
INDOBALINEWS - Implementasi pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, patut diapresiasi semua pihak.
Pengerjaan DAK Dikbud dengan sistem swakelola pertama ini, kata mantan Anggota DPRD Lotim dan Deklarator Partai Demokrat, Sappri Saridhin, sarat dengan konsep pemberdayaan masyarakat.
"Kami dari Pengurus Partai Demokrat dan simpatisan, mengapresiasi sistem swakelola pada DAK Dikbud tahun anggaran 2022 ini," katanya, di Selong, Jumat, 13 Januari 2023.
Baca Juga: 'Kinerja Erick Thohir Dinilai Positif di Masyarakat'
Di tengah terpuruknya perekonomian masyarakat akibat covid-19 ini, katanya, program DAK Dikbud ini, justru sebagai dewa penyelamat.
Artinya, kata dia, ada banyak elemen masyarakat yang diberdayakan dalam program ini.
Bagi Syafri, program-program pemberdayaan seperti ini, harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pembangunan yang dicanangkan pemerintah.
Program pemberdayaan yang melibatkan banyak elemen masyarakat, sebutnya, justru dengan sendirinya akan mendongkrak perekonomian masyarakat secara luas.
Baca Juga: Upaya Penyelundupan Berlian Ratusan Butir Digagalkan Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Bali
"Pemerintah tidak perlu repot dengan berbagai program, cukup dengan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan, tentu keterpurukan ekonomi masyarakat akan teratasi dengan sendirinya," kata Syafri.
Dirinya dan Partai Demokrat sendiri, berharap agar pemerintah pusat dan daerah agar lebih memprioritaskan program pembangunan yang memiliki konsep pembedayaan elemen masyarakat.
Baca Juga: Geger, ABK Asal Cianjur Ditemukan Meninggal di Atas Kapal
"Kita tidak perlu banyak program yang pada akhirnya akan menguntungkan pihak tertentu, dengan mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas," katanya.***
