Network
Penyiksaan atau ill-treatment juga berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian dari korban beserta keluarganya. Terjadi siklus perlakuan buruk khususnya dalam kasus perlakuan buruk yang berakar pada adat.
Baca Juga: Beta Gibran Bali Dideklarasi, Yakin Pemilih Milenial Kunci Kemenangan di Pemilu 2024
Normalisasi terhadap perlakuan buruk oleh masyarakat ikut melanggengkan penyiksaan dan perlakuan buruk tersebut. Dalam kasus perlakuan buruk berakar pada adat, pemahaman masyarakat tersebut juga menjadi hambatan untuk menghapuskannya. DKU wilayah Tengah juga mencatat hambatan maupun permasalahan struktural yang dialami oleh korban dugaan penyiksaan atau ill-treatment, yang mencakup hambatan kelembagaan, hambatan tradisi budaya dan agama, problem regulasi, dan kemikinan.
DKU wilayah tengah merekomendasikan di antaranya:
Baca Juga: Transfer Pemain Liga 1: Barito Putera Dikabarkan Incar Gelandang Dewa United
- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (kepolisian, militer, lapas) dalam penafsiran, penerapan, dan penggunaan pasal-pasal berkaitan dengan narkotika, implementasi HAM dalam setiap aktivitas dalam menjalankan tugas;
- Mendorong penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan, yang pelaksanaannya diawasi, serta melakukan evaluasi berkala kondisi lapas di seluruh Indonesia;
- Pembuatan kebijakan pembinaan dan perlindungan hak-hak warga binaan sesuai dengan identitas gender di Rutan dan Lapas.
- Mendorong penguatan sosialisasi mengenai urgensi penghentian praktik P2GP dan melakukan pengawasan terhadap lembaga kesehatan untuk menghentikan praktik (P2GP) dan memberikan layanan psikologis terhadap anak dari pemulihan pasca penyunatan, termasuk pemulihan terhadap ibu/korban P2GP
- Mendorong adanya kebijakan dan langkah terukur untuk memastikan penghapusan praktik penghambaan, termasuk memastikan akses pendidikan dan pengembangan kemandirian ekonomi bagi warga yang rentang eksploitasi dan kekerasan;
- Mendorong peningkatan kapasitas APH untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang berperspektif korban;
- Kerjasama berbagai pihak terkait dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO;
- Membangun perspektif inklusi (turunan prinsip Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) dalam melakukan pengobatan dan pemulihan terhadap ODGJ
Kasus-kasus yang diperdengarkan meliputi daerah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. DKU wilayah Tengah ini menghadirkan korban, saksi, korban, pendamping korban, penanggap ahli, aparat penegak hukum dan dinas-dinas pemerintahan daerah terkait.
Delapan kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi serta semena-mena termasuk berbasis gender, anak, dan disabilitas di antaranya kasus pelukaan dan pemotongan genitalia perempuan (P2GP).
Baca Juga: Hari Batik Nasional, Shopee Dukung Penuh Produsen Batik Lokal Ekspor Produk ke Pasar Global
Juga kematian pekerja migran dengan indikasi adanya penyiksaan dan organ tubuh hilang, perhambaan, pengabaian dan pemasungan terhadap penyandang disabilitas psikososial, penyiksaan dan hukuman mati pelaku pencabulan, penjebakan dan perlakuan tak manusiawi terhadap transpuan dengan narkoba, penundaan berlarut (delayed in justice), dan extra judicial killing.
