Network
INDOBALINEWS - Fenomena La Nina yang dihadapi Indonesia saat ini dapat berdampak pada potensi bahaya hidrometeorologi yang lebih buruk. Seperti di Bali sudah menghadapi cuaca ekstrem yang mengakibatkan sejumlah bencana alam seperti angin kencang, hujan deras hingga longsor di berbagai wilayah seluruh Bali.
Baca Juga: Intensitas Hujan Tinggi, 4 Wilayah di Denpasar Alami Gangguan PAM
Meski dampak intensitas curah hujan di atas normal yang dipengaruhi fenomena La Nina tidak sama di setiap wilayah tetapi kesiapsiagaan semua pihak harus terus diitngkatkan.
Untuk itu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merekomendasikan kesiapsiagaan tidak hanya pada tingkat provinsi tetapi hingga tingkat kecamatan, kelurahan atau desa dan bahkan keluarga.
Baca Juga: Fenomena La Nina, Waspadai Banjir Bandang dan Tanah Longsor
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Lilik Kurniawan saat melakukan diskusi menyikapi fenomena La Lina melalui media virtual pada Minggu 11 Oktober 2020 dalam rilis yang diterima oleh indobalinews.com dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali, Drs. IMade Rentin, AP, MSi.
Dikatakan oleh Lilik, kesiapsiagaan harus dilakukan di setiap tingkat, dari pusat, provinsi, kecamatan,desa hingga keluarga.
Baca Juga: Kapolres dan Bupati Klungkung Sidak Lokasi Longsor
"Setiap keluarga harus mengidentifikasi risiko bencana yang ada di sekitar. Kesiapsiagaan sejak dini dibutuhkan untuk memastikan tidak adanya korban jiwa apabila terjadi peristiwa ekstrem. Diskusikan dengan anggota keluarga maupun komunitas di masyarakat terkait dengan potensi ancaman bahaya yang ada di sekitar sehingga risiko bencana dapat dihindari," ujar Lilik.
Baca Juga: Jajaran Pemerintahan Klungkung Bali Siaga Bencana Alam
Selain itu biasakan anggota keluarga mengetahui kanal informasi yang dapat diakses. Kanal informasi itu diantaranya informasi dari BNPB dan BMKG. BNPB memiliki InaRISK dan juga Katalog Desa Rawa Bencana yang dapat diakses semua pihak. Kemudian BMKG memiliki aplikasi Info BMKG yang dapat menginformasikan kondisi cuaca hingga tingkat kecamatan.
Lilik mengatakan, kesiapsiagaan harus dilakukan di setiap tingkat. Ia menegaskan bahwa camat, lurah dan kepala desa untuk melakukan beberapa hal berikut,
Baca Juga: Sungai Ciliwung Meluap, Mulai Bidara Cina Hingga Kebun Pala Ratusan Rumah Terendam Banjir
Pastikan tempat evakuasi sementara dapat digunakan. Setiap daerah rawan bencana miliki tempat evakuasi sementara. Pihaknya meminta aparat desa untuk mengidentifikasi bangunan aman yang dapat digunakan sebagai shelter sementara, seperti rumah warga, kantor desa atau pun sekolah.
“Identifikasi rumah aman yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara. Jaga jangan sampai tempat evakuasi menjadi kluster baru Covid-19,” ujar Lilik.
Baca Juga: Sekda Berperan Strategis Dalam Memaksimalkan Alokasi Dana Covid-19
Kedua, pastikan masyarakat yang terpapar mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Ia mengingatkan protokol Kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Apabila saat evakuasi tidak dimungkinkan untuk menerapkan protokol kesehatan, dengan pertimbangan keselamatan, selanjutnya protokol harus diterapkan dengan ketat. “Kita harus memastikan masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan apabila ada info dari BMKG,” pesannya.
Baca Juga: Di Tengah Pandemi, Pengembangan Wisata Bahari di Bali Berpotensi Besar
Hal tersebut terkait dengan penyampaian informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kabupaten dan kota kepada pihak kecamatan dan selanjutnya di tingkat desa. “Sosialisasikan informasi kepada masyarakat dengan bijak, jangan menakuti-nakuti,” kata Lilik.
Selain itu, gunakan bahasa yang mudah dipahami untuk menerjemahkan informasi cuaca sehingga pesan sampai ke pemangku kepentingan di tingkat kecamatan maupun masyarakat.
Baca Juga: Ketua PHDI Ajak Warga Bali Tidak Mudah Terprovokasi
Terakhir, masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dapat melakukan simulasi mandiri sesuai rencana kontinjensi yang sudah dibuat. Ini tentunya dibantu oleh BPBD kabupaten maupun kota setempat.(***)
