Jelang MotoGP, Tarif Hotel Naik 200 Persen

- 27 Desember 2021, 21:51 WIB
Ketua ASITA NTB, Dewntoro Umbu Joka.
Ketua ASITA NTB, Dewntoro Umbu Joka. /Dok Asita NTB

 

 

INDOBALINEWS - Jelang perhelatan MotoGP di Pertamina Street Circuit Mandalika memicu persaingan tidak sehat, terutama soal akomodasi kamar hotel.

Tarif hotel naik sampai 200 persen, kata Ketua Asosiasi Travel Agen (Asita) Provinsi NTB, Dewantoro Umbu Joka, akibat ulah dari para spekulan.

"Sewa kamar hotel bintang 4 biasanya hanya Rp650.000 semalam," katanya, Senin, 27 Desember 2021. Tetapi ulah spekulan ini, ungkapnya, dinaikkan berlipat-lipat.

Baca Juga: EV Festival: Untuk Percepatan Penggunaan Energi Bersih di Bali

Menurut Dewantoro Umbu Joka, kenaikan ini dipicu akibat ketersediaan akomodasi kamar hotel yang terbatas, sementara permintaan sangat banyak. Saat ini, katanya, rata-rata kamar hotel sudah full boking.

"Itu hal yang aneh, kamar hotel sudah penuh, sementara harga tiket MotoGP saja, belum di rilis," ungkapnya.

Kondisi ini, papar Dewantoro Umbu Joka, justru akan menjadi citra buruk bagi NTB sebagai tuan rumah.

Baca Juga: BIN Daerah Bali Lanjutkan Pelaksanaan Vaksinasi Anak

Persaingan di pariwisata itu, terangnya, tidak kecil, terutama bisnis dan daerah. Dewantoro Umbu Joka, juga menduga, ada semacam konspirasi tertentu dan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa berpikir akibatnya di kemudian hari.

 Dikhawatirkan, lanjutnya, tamu-tamu dari berbagai penjuru, tentu akan daerah lain yang lebih murah, seperti Bali, atau Banyuwangi.

"Ini perlu penertiban dan antisipasi hal-hal yang akan merusak pariwisata ke depan oleh pemerintah daerah sebagai tuan rumah," katanya.

 Baca Juga: Album Milik NCT, BTS, Billie Eilish , Drake, dan Adele Terpopuler Sepanjang  2021

Sementara, Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, Ni Ketut Wolini, mengakui kalau ada permainan makelar yang menaikkan tarif hotel dengan harga tak wajar.

"Pihak hotel, justru menjual dengan tarif normal," katanya. Menurut Ni Ketut Wolini, situasi ini, harus segera disikapi oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk itu.

"Perlu duduk bersama dengan semua stake holder untuk memperkuat sinergi, sehingga hal-hal yang merusak pariwisata NTB dapat diantisipasi," demikian Ni Ketut Wolini. *

 

Editor: Shira Ade


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x