INDOBALINEWS - Jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden RI mendatang, bisa diprediksi hutang Indonesia akan menjadi dua kali lipat.
Utang Indonesia sekarang ini, kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, sudah tembus pada angka Rp 8 ribu triliun.
"Kita prediksi akan terjadi pembengkakan sampai Rp 16 ribu triliun, jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang pada Pilpres 2024 mendatang," katanya, dalam rilisnya pada Forum "Political Economic Outlook 2024" di Jakarta, Minggu, 14 Januari 2024.
Alasannya, kata dia, karena Prabowo Subianto tentu akan melanjutkan kebijakan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo.
Kebijakan Pemerintahan sebelumnya, menurut Faisal Basri, mambangun banyak hal dengan utang tersebut, tanpa dibarengi dengan kerja keras untuk meningkatkan pendapatan.
"Endingnya, tentu saja Indonesia itu akan ketergantungan pada utang," katanya.
Parahnya, sebut dia, generasi millenial mendatang justru menjadi pihak yang menderita. Faisal Basri menilai, pemerintah terkesan meremehkan untuk menarik utang baru.
Baca Juga: Ngeri! 4 Tewas Carok Massal, Polres Bangkalan Antisipasi Carok Susulan
Padahal, kata dia, yang membayar hutang bukan para pejabat yang ada sekarang ini, tetapi itu nantinya akan dibayar oleh generasi milenial ini.
"Utang yang dibayar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun itu, tentu akan diwariskan kepada generasi muda," katanya.
Warisan utang ini, bagi Faisal Basri, tentu akan sangat berat bagi generasi mendatang yang akan menerima akibatnya.
Baca Juga: Mengenang Lisa Rumbewas: Dalam Adat Papua Disebut 'Insorak' Perempuan Gagah Perkasa dan Berani
Dari data Kementerian Keuangan, sebutnya, utang pemerintah sekarang ini per akhir November 2023, sudah mencapai angka Rp8.041,01 triliun, dan tercata sebagai rekor tertinggi.
Sedang buku APBN Kita edisi Desember 2023, katanya, rasio utang tercatat sebesar 38,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Rasio utang dengan PDB ini, justru masih di bawah batas maksimal yang diatur UU Keuangan Negara dengan besaran 60 persen terhadap PDB," katanya. ***