BPBD Bali Godok Mega Data, Pemutakhiran dan Penguatan Data Kebencanaan

- 26 Juni 2021, 13:43 WIB
Pelaksanaan Ideathon 2 - Integrasi dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kebencanaan Bali (SIK-Bali) dalam Platform Satu Data Indonesia Provinsi Bali, 23-25 Juni 2021.
Pelaksanaan Ideathon 2 - Integrasi dan Pemutakhiran Sistem Informasi Kebencanaan Bali (SIK-Bali) dalam Platform Satu Data Indonesia Provinsi Bali, 23-25 Juni 2021. /Dok full

Baca Juga: Pelaku Pariwisata Bali Bantah Kabar WFB Berkontribusi Pada Kenaikan Kasus Covid-19

Menurut Gede Adhi Tiana Putra, Kasie Pengendalian Operasi UPTD Pengendalian Bencana Provinsi Bali, pada dasarnya data kebencanaan dapat dibagi menjadi 4 kategori data yaitu Risiko, Dampak, Peristiwa dan Pembiayaan. “Karenanya hal ini melibatkan banyak pihak untuk memberikan data-data dan melibatkan multi pihak lintas sector,” ujar Adhi.

Contohnya ia memaparkan soal risiko, sejauh mana ancaman bahaya berinteraksi dengan ciri-ciri sosial ekonomis yang secara dinamis menentukan terjadinya kerusakan dan kerugian akibat kejadian bencana.

Sementara dampak terkait informasi kerusakan dan kerugian baik yang bersifat langsung dan tidak langsung berdasar penilaian setelah terjadinya persitiwa beserta dampaknya pada hidup dan kehidupan material dan ekonomi, infrastruktuer krusial , pelayanan dasar dan lingkungan dan warisan budaya.

Sementara itu I Gede Arya Sena, Patengen Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam kesempatan yang sama mengatakan sangat penting pelibatan desa adat dalam mengumpulkan dan memanfaatan informasi terkait kebencanaan.

Baca Juga: Hari Musik Dunia: 30 Miliar Dolar Lenyap Akibat Pembatalan Konser Selama Pandemi 2020

“Menuju Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yaitu Alam, Krama dan Kebudayaan. Terkait dengan kebencanaan ada dimensi yang merupakan manajemen resiko yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang,” ujar Gede Arya Sena.

Ia juga mengungkapkan bahwa dampak persoalan data di Majelis adat yang muncul akibat persoalan data desa yaitu tidak terpetakannya secara baikpotensi dan masalah yang dihadapi desa. Maka hal ini akan mengakibatkan lemahnya sumber data bagi perencanaan pembangunan desa dan implementasi pembangunan desa yang tidak tepat sasaran.

Baca Juga: Lahir dan Besar di Bali, WNA Australia Ajukan Permohonan Status WNI

Ada beberapa masalah data yang dihadapi desa adat diantaranya yaitu Krama Desa ditempatkan sebagai Objek dalam penyusunan dan pengolahan data Desa Adat, Minimnya Akses Data khususnya data berbasis special, rendahnya mutu SDM Prajuru D A dan umumnya data D A disusun dan diolah secara manual.

Halaman:

Editor: Shira Ade


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x