MotoGP 2022 Mandalika: Banyak Kamar Tak Terisi, Anggota DPRD NTB Desak Gubernur Evaluasi Kinerja OPD

23 Maret 2022, 09:03 WIB
Sejumlah penonton berdesakan saat antre menaiki bus angkutan khusus di Eks Bandara Selaparang, Mataram, NTB menuju Sirkuit Mandalika untuk penonton MotoGP, Minggu 20 Maret 2022. Anggota DPRD NTB memointa Gubernur segera melakukan evaluasi menyelutuh terhadap pelaksanaan MotoGP, terutama yang melibatkan OPD. /AHMAD SUBAIDI/ANTARA FOTO

INDOBALINEWS – Perhelatan perdana MotoGP di Sirkuit Mandalika perlu segera dievaluasi khususnya terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) setempat.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi NTB Lalu Satriawandi mengatakan permintaan evaluasi itu muncul karena banyaknya persoalan yang muncul di lapangan.

Kata dia koordinasi antar-OPD dan stakeholder kurang bagus sehingga terjadi masalah di lapangan, misalnya banyaknya kamar hotel yang kosong.

Baca Juga: Jadwal Liga 1 BRI, Bali United vs Persebaya Surabaya, Tambahan Satu Poin Serdadu Tridatu Raih Juara

"Bayangkan sebanyak 6.000-an kamar hotel tidak bisa terjual. Padahal jauh sebelumnya beredar informasi bahwa kamar hotel sudah full booking. Faktanya di lapangan, banyak kamar hotel tidak bisa terjual. Artinya, dinas terkait tidak mampu membangun koordinasi dengan asosiasi perhotelan dalam perkara ini," katanya, Selasa 22 Maret 2022.

Ia juga menyebut hasil serapan di masyarakat yang sangat menonjol yakni pengaturan transportasi, tidak terpenuhi full booking kamar hotel sehingga tersisa 6.000-an kamar tidak dihuni, kenapa bisa terjadi.

Kata dia kondisi yang demikian bisa terjadi akibat kurangnya koordinasi dengan asosiasi perhotelan.

"Sistem penjualan tiket yang tidak beres, banyak masyarakat kena tipu oleh oknum, sampai sekarang belum jelas pengembalian uang mereka. Regulasi penjualan tiket yang jelas itu seperti apa, siapa sebenarnya yang ditunjuk untuk menjual tiket itu," ujarnya.

Baca Juga: 'Sebelum Masuk Sekolah Dasar, Anak Anak Wajib Melalui Jalur Paud'

Sekali lagi dia menyebut beberapa kekurangan yang lain seperti penjualan dan penukaran tiket, pengaturan transportasi yang menyebabkan kemacetan dan penumpang telantar hingga mahalnya penjualan kamar hotel.

"Kami minta kinerja seluruh OPD dievaluasi, jika ada yang tidak beres terhadap kinerja OPD yang tidak sesuai harapan dalam event MotoGP, tentunya Gubernur punya otoritas misalkan merolling pimpinan OPD," ujarnya.

Kendati begitu, Satriawandi tidak menampik bahwa pelaksanaan event MotoGP di Sirkuit Mandalika sukses digelar, sehingga mampu membawa nama baik NTB di kancah dunia.

Hal ini menurutnya, tidak lepas dari peran pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan koordinasi Forkopimda Provinsi NTB dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada Gubernur, forkopimda, dan masyarakat NTB yang mampu menjaga keamanan serta kenyamanan sehingga terlaksananya event MotoGP dengan sukses," cetusnya.***

Editor: M. Jagaddhita

Sumber: Antaranews

Tags

Terkini

Terpopuler