Kata dia penduduk NTB yang sudah terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 21 April 2021 mencapai 83,1 persen dari jumlah penduduk.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB Ahsanul Halik mengatakan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi dan menyamakan persepsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di NTB.
"Koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi untuk akurasi data penduduk merupakan keharusan,” ujarnya.
Ahsanul Khalik berharap rakor ini melahirkan rekomendasi bersama sesuai topuksi dan wewenang yang telah diatur undang-undang.
"Jadi mari bersama menuntaskan kemiskinan ini dengan memperbaiki kualitas dan keakuratan data kita," katanya.***