Network
"Pengelolaan keuangan pada pemerintahan sekarang ini, buruk dan merugikan pihak rekanan sebagai salah satu mitra dalam pembangunan dan perekonomian rakyat," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kadin Lombok Timur, H. Rahmatulloh Jayadi, menyatakan, kondisi para kontraktor yang belum terbayar ini, sangat miris.
Karena itu, kata dia, kesan buruk yang ditinggalkan oleh Gubernur sampai akhir pemerintahannya sekarang ini kepada kontraktor, harus diselesaikan untuk memulihkan nama baik.
Menurutnya, tidak elok rasanya persoalan hutang itu ditinggalkan pada Penjabat Gubernur NTB.
"Kalau tidak bisa diselesaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, maka itu akan menjadi beban kepada Penjabat Gubernur NTB mendatang," katanya.
Prinsipnya, kata dia, para kontraktor menginginkan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan.
Baca Juga: Digawangi Musisi Indonesia dan USA, Band REOG Bakal Tampil di Bali
Selama ini, sebutnya, tidak sedikit kontraktor ini, mengorbankan harta benda untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan oleh pemerintah.
"Tetapi pemerintah provinsi justru tidak memberikan penghargaan. Justru yang terjadi sebaliknya, pemerintah banyak merugikan kontraktor," katanya. ***
