Network
INDOBALINEWS - Belum adanya kejelasan pembayaran proyek, sejumlah kontraktor mempersembahkan karangan bunga dan kue ulang tahun ke kantor Pemerintah Provinsi NTB.
Karangan bunga dan kue ulang tahun bertuliskan "2 TH Hutang Pemprov" , kata perwakilan kontraktor, Ahmad Amrullah, ditujukan kepada Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah.
"Itu sebagai bentuk kekesalan kami, karena dua tahun proyek yang kami kerjakan belum ada kejelasan pembayaran," katanya, Rabu, 16 Agustus 2023.
Baca Juga: Pebalap Asal Jepang Meninggal Dunia, Usai Crash di Sirkuit Mandalika
Sampai mau berakhir jabatan Gubernur NTB ini, sebutnya, tidak ada kejelasan pembayaran terhadap proyek yang telah selesai dua tahun silam.
Menurutnya, dalam sejarah pemerintahan, justru meninggalkan kesan yang dapat dikenang oleh rakyat.
Tetapi Gubernur NTB yang sekarang, katanya, justru sebaliknya dengan meninggalkan hutang kepada kontraktor.
Baca Juga: Juli 2023 Catat Rekor Tertinggi Pergerakan Penumpang Bulanan Sejak Pandemi Covid di 15 Bandara AP1
"Pengelolaan keuangan pada pemerintahan sekarang ini, buruk dan merugikan pihak rekanan sebagai salah satu mitra dalam pembangunan dan perekonomian rakyat," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Kadin Lombok Timur, H. Rahmatulloh Jayadi, menyatakan, kondisi para kontraktor yang belum terbayar ini, sangat miris.
Karena itu, kata dia, kesan buruk yang ditinggalkan oleh Gubernur sampai akhir pemerintahannya sekarang ini kepada kontraktor, harus diselesaikan untuk memulihkan nama baik.
Menurutnya, tidak elok rasanya persoalan hutang itu ditinggalkan pada Penjabat Gubernur NTB.
"Kalau tidak bisa diselesaikan, mau tidak mau, suka tidak suka, maka itu akan menjadi beban kepada Penjabat Gubernur NTB mendatang," katanya.
Prinsipnya, kata dia, para kontraktor menginginkan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan.
Baca Juga: Digawangi Musisi Indonesia dan USA, Band REOG Bakal Tampil di Bali
Selama ini, sebutnya, tidak sedikit kontraktor ini, mengorbankan harta benda untuk menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan oleh pemerintah.
"Tetapi pemerintah provinsi justru tidak memberikan penghargaan. Justru yang terjadi sebaliknya, pemerintah banyak merugikan kontraktor," katanya. ***
