Network
Kehadiran KKI dalam belanja daerah Pemerintah Daerah di Bali akan meningkatkan efisiensi biaya transaksi karena proses setlemen KKI dilakukan di Indonesia.
Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja Kehadiran KKI dalam belanja daerah Pemerintah Daerah di Bali akan meningkatkan efisiensi biaya transaksi karena proses setlemen KKI dilakukan di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, DR. I Wayan Serinah, S.Sos, M.Si menginstruksikan agar Pemda yang belum memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) untuk segera menerbitkannya.
Baca Juga: Dukung Digitalisasi Indonesia, MyRepublic Siap Jadi Garda Terdepan
"Perkada sebagai payung hukum dalam mengimplementasikan KKI di lingkungan Pemda di Bali. Saat ini terdapat 7 dari 10 Pemda di Bali yang telah menerbitkan Perkada tentang KKPD," ujarnya daam pernyataan resminya Minggu 29 Juli 2023.
Implementasi KKI berbasis QRIS juga telah berjalan dan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan.
BPD Bali menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang meluncurkan
KKI secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan pada 21 Desember 2022.
Baca Juga: WNA India Tewas Terseret Arus di Diamond Beach Nusa Penida
Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma menyampaikan bahwa BPD Bali akan menyiapkan sistem KKI yang terintegrasi, baik dengan SIPD maupun SIMDA untuk proses penyelesaian transaksi KKI.
Selain itu, BPD Bali juga sedang mempersiapkan dokumen untuk keperluan perizinan KKI Fisik. ***
