INDOBALINEWS - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak hanya berdampak pada kesehatan, ekonomi, kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.
Hal itu dikatakan oeh Menko Polhukam Mahfud saat acara Rapat Koordinasi Antisipasi Karhutla di Graha BNPB Jakarta Rabu 25 Januari 2023.
"Kita tidak ingin hal itu terjadi, meski dalam kurun waktu dua tahun terakhir hal itu tidak terjadi dan karhutla dapat diantisipasi dengan baik," ujar Mahfud MD dalam jumpa pers yang digelar daring Rabu 25 Januari 2023.
Baca Juga: Persija Jakarta Terlalu Tangguh, Ambil Alih Klasemen Liga 1 Usai Tundukkan PSM Makassar
Dikatakan juga oleh Mahfud bahwa dari hasil monitoring dua arah dari Graha BNPB dengan seluruh pimpinan daerah dan unsur forkopimda, Menko Polhukam mewanti-wanti agar segenap komponen yang ada di daerah selalu waspada.
Mahfud MD meminta agar seluruh pimpinan daerah selalu berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan langkah antisipatif.
"Saya meminta kepada forkopimda terus waspada. Terus komunikasikan dengan BNPB untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi sesuatu," kata Mahfud.
Baca Juga: 11 Negara Ikuti Kejuaraan Asia Bola Tangan Pantai Putra Putri ke 9 di Bali 10 sampI 19 Maret 2023
Di samping itu, Mahfud MD juga mengatakan bahwa antisipasi dan penanganan karhutla tidak bisa hanya bergantung dari pemerintah saja.
Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting dan dibutuhkan. Oleh sebab itu, Mahfud MD memastikan bahwa pemerintah sudah mengelola keterlibatan masyarkaat untuk bersama-sama mengantisipasi karhutla.
"Pemerintah juga sudah mengelola keterlibatan masyarakat kegiatan untuk bersama-sama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di dalam berbagai posisi dan tugas yang dibutuhkan pemerintah," jelas Mahfud.
Rakor digelar dalam rangka mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada periode tahun 2023.
Selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rakor dihadiri oleh Kementerian Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Mabes Polri dan Mabes TNI.
Baca Juga: Ibu 2 Anak di Denpasar Tak Menyangka Terima Santunan BPJS Ketenagakerjaa Rp4 Miliar Lebih
Rapat koordinasi secara hybrid yang juga diikuti oleh sejumlah Pemerintah Daerah dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi itu, sekaligus guna mengecek kesiapsiagaan, baik secara organisatori, personel maupun teknologi dalam meghadapi potensi bencana karhutla ke depan.
"Mengecek, antisipasi dan kesiapan setiap daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Mengecek kesiapan baik secara organisatori, personel maupun teknologi, yang disiapkan untuk mengahadapi kemungkinan kebakaran hutan dan lahan," ungkap Menko Polhukam Mahfud MD.***