INDOBALINEWS - Penjemputan paksa mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis malam dianggap pihak kuasa hukum SYL, Febri Diansyah janggal.
Febri mengatakan bahwa kliennya ditangkap, bukan dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Perlu dibedakan antara penangkapan dengan jemput paksa. Informasi dari pihak keluarga atau pihak yang hadir di lokasi, saat Pak SYL dibawa oleh tim KPK, (itu) adalah penangkapan," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat dini hari. Dilansir dari Antaranews.
Baca Juga: Nama Kapolrestabes Semarang Terseret Kasus Dugaan Pemerasan SYL oleh Ketua KPK Firli
Dia menjelaskan bahwa penangkapan itu berdasarkan surat perintah bertanggal 11 Oktober 2023 dan pada hari yang sama, KPK juga mengeluarkan surat panggilan kedua, yang diterima kuasa hukum pada siang hari.
"Ada dua surat yang dikeluarkan KPK pada tanggal 11 Oktober 2023, yaitu surat perintah penangkapan dan surat panggilan kedua," ungkapnya.
Baca Juga: Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK terhadap SYL, Hari ini Jadwal Kapolrestabes Semarang Diperiksa
Menurut Febri, surat panggilan kedua itu sudah dikonfirmasi oleh pihaknya ke KPK bahwa SYL akan mendatangi KPK pada Jumat (13/10).
"Kami tidak tahu, kejanggalan-kejanggalan ini sebenarnya dilatarbelakangi oleh apa," ujarnya.
Sebagai kuasa hukum, Febri mengatakan bahwa dirinya berharap proses pemberantasan korupsi dan proses penegakan hukum dilakukan betul-betul dengan penghormatan sepenuhnya pada hukum acara yang berlaku.
Dia mengungkapkan saat ditangkap, kliennya sangat kooperatif, tidak terlalu banyak perdebatan dan langsung bersedia dibawa ke gedung KPK.
SYL tiba sekitar pukul 19.16 WIB, dengan tangan diborgol, dikawal polisi menggunakan tiga mobil. SYL masuk melalui lobi Gedung KPK mengenakan topi dilengkapi rompi dan masker.***