Network
Baca Juga: BUMN PT Pembangunan Perumahan Kembangkan Desa Wisata di Destinasi Pariwisata Super Prioritas
Yussuf dalam pidato politiknya juga menyoroti tentang perjalanan hukum di Indonesia.
Yussuf memastikan, partainya mengawal pemerintah dan aparat hukum untuk terus memberantas korupsi.
"Kami mengusulkan koruptor yang tidak mempunyai hati nurani, tidak berkemanusiaan dan sangat merugikan rakyat banyak, terutama pada masa pandemi COVID-19, dihukum mati sesuai hukum yang berlaku," katanya tegas.
PKP, katanya, juga meminta pemerintah untuk menindak tegas kelompok-kelompok masyarakat yang intoleran dan diskriminatif.
Baca Juga: Wakil Gubernur Berharap Dubes RI di ASEAN Promosikan Pariwisata Bali
Mengenai pertahanan, tambahnya, pemerintah diminta memperkuat pertahanan laut dan udara dengan modernisasi TNI khususnya Angkatan Laut dan Udara.
Dia meminta kepada seluruh kadernya untuk berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga benteng Pancasila, dari ancaman disintegrasi bangsa, radikalisme, terorisme, intoleransi, dan kelompok anti-Pancasila.
Menurutnya, saat ini masih ada kelompok yang tergolong anti-Pancasila, mereka berupaya mengganti ideologi ini dengan ideologi lain.
"Nah, tugas PKP di sektor ideologi ini adalah untuk mempertahankan dan menegakkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. PKP akan berdiri di belakang dan mendukung pemerintah, TNI, Polri dalam melakukan langkah persuasif. Bila perlu represif sesuai koridor hukum yang berlaku," tambahnya.
