Tentang tantangan struktural, Musdah menunjukkan, umumnya undang-undang dan kebijakan publik belum kondusif bagi tegaknya demokrasi, yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan.
“Umumnya pejabat pemerintah dan tokoh agama takut bicara isu sensitif, seperti demokrasi, hak asasi, pluralisme, dan gender. Mereka takut kehilangan jabatan dan tidak populer,” kata Musdah.
Di sisi lain, umumnya cendekiawan dan tokoh agama progresif lebih memilih diam. Mereka takut disebut liberal dan sekuler. Juga takut mendapat stigma dan persekusi dari kelompok radikal. ***