INDOBALINEWS - Es krim Mixue saat ini belum memiliki sertifikat halal Indonesia. Sehingga produk es krim dan teh Mixue termasuk Gerainya tidak diperbolehkan memasang logo Halal Indonesia.
 
"Logo dan label halal baru bisa dipasang jika suatu produk sudah bersertifikat halal. Saat ini Mixue belum punya sertifikat halal, jadi jangan pasang logo Halal Indonesia di gerainya," kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Aqil Irham di Jakarta, Senin dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antaranews.
 
Baca Juga: Pelaku Pembunuh Aluna Sagita Sempat Nongkrong di Warung Beberapa Saat Sebelum Ditangkap
 
Aqil menyampaikan Mixue mengajukan pendaftaran sertifikasi halal pada 13 November 2022 dan sampai saat ini masih berproses untuk mendapatkannya. "Saat ini prosesnya sudah masuk tahapan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI," kata Aqil.
 
Setelah proses audit oleh LPH selesai, berkasnya akan dilanjutkan ke Komisi Fatwa MUI untuk dilakukan sidang fatwa.
 
Baca Juga: Cuaca Ekstrim, Polda Bali Imbau Masyarakat Lebih Waspada dan Berhati Hati
 
"Sertifikat Halal akan dikeluarkan BPJPH setelah ada Ketetapan Halal dari Komisi Fatwa MUI. Sebelum ada Sertifikat Halal, kami meminta pihak Mixue tidak memasang logo halal terlebih dahulu di gerai-gerainya," kata dia.
 
Pernyataan tersebut disampaikan Aqil menanggapi pengaduan adanya gerai Mixue yang memasang logo Halal Indonesia. Menurut dia, label Halal Indonesia hanya boleh dipasang pada produk yang telah bersertifikat halal.
 
Di sisi lain, BPJPH kembali membuka program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) bagi satu juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai Senin 2 januari 2023 melalui mekanisme self declare.
 
Baca Juga: Transfer Pemain Liga 1: PSS Sleman Dirumorkan Incar Jonathan Cantillana Jika Resmi Ditinggal Ze Valente
 
Aqil berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan program Sehati 2023. Ia mengingatkan penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap 1 akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

"Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan setelah tanggal 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan harus bersertifikat halal atau akan terkena sanksi," katanya. ***