Network
INDOBALINEWS - Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terus menyeruak.
Amandemen tersebut di antaranya bakal menambah lama masa jabatan presiden menjadi tiga periode berturut-turut.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan evaluasi sangat penting dilakukan dan amandemen juga bukan sesuatu yang haram.
Baca Juga: Sentil Jokowi soal Mudik Dilarang Pariwisata Dibuka, Mardani Ali Sera: Semua Tergantung Pemimpinnya
Namun, lanjut Mardani Ali Sera, ide amandemen bukan sesuatu yang haram.
"Memang evaluasi harus selalu dilakukan, dan amandemen juga bukan sesuatu yang haram,” tulisnya pada akun Twitter @MardaniAliSera, dikutip Indobalinews, Kamis, 2 September 2021.
Namun, menurut pandangan Mardani Ali Sera dalam kondisi jumlah partai koalisi pendukung pemerintah dan oposisi yang tak berimbang ide tersebut ada bahayanya.
“Tapi dalam kondisi isu tiga periode sudah berkembang serta perimbangan koalisi dan oposisi yang jomplang ide amandemen amat bahaya,” lanjutnya.
Baca Juga: 11 UPT Jajaran Kanwil Kemenkumham Bali Tandatangani PKS dengan Ombudsman
Ia juga menyubut apalagi dibicarakan saat pandemi Covid-19 bakal terjadi adu argumentasi yang tak optimal.
“Belum lagi di masa pandemi kita tidak bisa mengoptimalkan mengadu argumen," lanjutnya.
Dalam cuitanya, Mardani Ali Sera menyebut ada dua syarat setidaknya cara untuk amandemen.
Baca Juga: Percepat Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Presiden Jokowi Panggil Petinggi Partai Koalisi
"Diskursus yang berkualitas pun tidak terjadi. Ada dua syarat setidaknya cara untuk amandemen. Elitnya bijak dan tidak berpikir untuk kelompok, apalagi kepentingan pribadi,” katanya.
Selain itu, lanjut Mardani Ali Sera, rakyatnya harus cerdas.
“Lalu rakyatnya cerdas dan untuk ini perlu waktu yang panjang," ujarnya.***
