Network
INDOBALINEWS - Penjabat (PJ) Bupati Lombok Timur mendatang, adalah kewenangan penuh Kemendagri untuk menetapkan.
Tetapi pihak Kemendagri, kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Lotim, Marianah, perlu memprioritaskan orang lokal dengan terpenuhinya segala persyaratannya.
"Era demokrasi sekarang ini, seorang pimpinan daerah seharusnya yang mengerti masyarakatnya sendiri," katanya, di ruang kerjanya, Rabu, 2 Agustus 2023.
Baca Juga: Penghargaan E2S Proving League 2023 Apresiasi Pimpinan Perusahaan Terhadap Transisi Energi
Menurutnya, seorang pimpinan kaum atau suatu kelompok yang berasal dari kaum mereka sendiri, tentu akan mempermudah segalanya.
Artinya, kata Srikandi DPRD Lotim dari PDIP ini, seorang pimpinan dari suatu kaum, tentu lebih mengerti bahasa dan karakter masyarakat atau kaumnya sendiri.
Lotim, katanya memiliki wilayah dan penduduk terpadat di Provinsi NTB, kalau orang luar yang tidak mengenal wilayah dan karakter masyarakat, tentu akan kesulitan.
Baca Juga: Kesejahteraan Bendega Minim, Perda Kontribusi Wisatawan Bisa Jadi Solusi, Ini Kata Cok Ace
"Kita bukan mau intervensi kewenangan dari Kemendagri, tetapi hanya sekedar saran dan masukan saja," katanya.
