Network
INDOBALINEWS - Penilaian Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim), Murnan, soal realisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tidak sesuai, adalah hal yang wajar.
Terkait pemahaman OPD soal RPJP, kata Sekretaris Daerah Lotim, Drs. H.M. Juaini Taofik, tetap menjadi acuan dalam menjalankan program pembangunan di masing-masing OPD.
"Masalahnya adalah anggaran, sejak awal pemerintahan ini kita dilanda bencana alam yang dahsyat, covid-19 dan PMK," katanya, di Selong, Selasa, 25 Juli 2023.
Baca Juga: Kemenkumham Revitalisasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar
Semua persoalan itu, sebutnya, tentu saja pemerintah daerah, bahkan secara nasional fokus untuk menyelesaikannya, karena ini menyangkut rakyat.
RPJP yang telah kita tetapkan tersebut, kata Juaini Taofik, bukan berarti kita abaikan, tetapi sifatnya ditunda untuk menyelesaikan masalah prioritas.
Baca Juga: Residivis Gasak Burung Murai dan Laptop Dibekuk Polisi
Terkait penanganan covid-19 lalu, katanya, menyebabkan anggaran daerah untuk pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya, secara nasional di-recopushing.
"Karena terjadi secara global, tentunya berdampak pada transfer anggaran dari pemerintah pusat ke setiap daerah di Indonesia," katanya.
