Network
INDOBALINEWS - Dalam rangka membangun dan meningkatkan pelibatan serta kolaborasi multi pihak praktisi data dan informasi dalam Kerangka Satu Data Indonesia Provinsi Bali tematik kebencanaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menggelar Ideathon 2 selama tiga hari di Swiss-Belresort Watu Jimbar Rabu 23 Juni 2021 hingga Jumat 25 Juni 2021.
Nantinya Mega Data yang berisi ‘Bali Dalam Satu Data’ tematik kebencanaan ini akan disusun secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Kebencanaan (SIK).
Untuk mencapai hal tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menggandeng 39 lintas instansi dengan menggelar Pelaksanaan Ideathon 2.
Baca Juga: Ganti Password Secara Berkala Untuk Aman di Dunia Maya
Tak hanya instansi terkait langsung kebencanaan seperti Polda Bali, TNI, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bali, BMKG Wilayah III Denpasar instansi tetapi sejumlah yayasan dan instansi baru seperti Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, Yayasan Pusat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Indonesia (Puspadi) Bali dan Manggala Utama Pasikian Yowana Bali turut memberikan masukan dalam rencana Mega Data ini.
Instansi lain yang hadir diantaranya adalah Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Unda Anyar, Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar serta kepala BPBD seluruh daerah di Bali, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil.
Baca Juga: Tragis: KDRT Berujung Maut, Isteri Tewas Dianiaya Suami Lalu Coba Bunuh Diri
Menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Bali Made Rentin SIK yang diintegrasikan itu sesuai dengan arahan BNPB, yang memiliki kebijakan tentang penanggulangan bencana melalui penyiapan sistem satu data untuk Indonesia.
"Dalam platform kebencanaan, data harus terintegrasi dengan seluruh instansi terkait. Sebab, SIK ini harus terintegrasi dengan seluruh elemen terkait, dengan seluruh daerah," ujar Made Rentin saat menutup acara yang didukung oleh Siap Siaga, Jumat 25 Juni 2021.
Baca Juga: Pelaku Pariwisata Bali Bantah Kabar WFB Berkontribusi Pada Kenaikan Kasus Covid-19
Menurut Gede Adhi Tiana Putra, Kasie Pengendalian Operasi UPTD Pengendalian Bencana Provinsi Bali, pada dasarnya data kebencanaan dapat dibagi menjadi 4 kategori data yaitu Risiko, Dampak, Peristiwa dan Pembiayaan. “Karenanya hal ini melibatkan banyak pihak untuk memberikan data-data dan melibatkan multi pihak lintas sector,” ujar Adhi.
Contohnya ia memaparkan soal risiko, sejauh mana ancaman bahaya berinteraksi dengan ciri-ciri sosial ekonomis yang secara dinamis menentukan terjadinya kerusakan dan kerugian akibat kejadian bencana.
Sementara dampak terkait informasi kerusakan dan kerugian baik yang bersifat langsung dan tidak langsung berdasar penilaian setelah terjadinya persitiwa beserta dampaknya pada hidup dan kehidupan material dan ekonomi, infrastruktuer krusial , pelayanan dasar dan lingkungan dan warisan budaya.
Sementara itu I Gede Arya Sena, Patengen Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dalam kesempatan yang sama mengatakan sangat penting pelibatan desa adat dalam mengumpulkan dan memanfaatan informasi terkait kebencanaan.
Baca Juga: Hari Musik Dunia: 30 Miliar Dolar Lenyap Akibat Pembatalan Konser Selama Pandemi 2020
“Menuju Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yaitu Alam, Krama dan Kebudayaan. Terkait dengan kebencanaan ada dimensi yang merupakan manajemen resiko yakni memiliki kesiapan yang cukup dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dan tantangan baru dalam tataran lokal, nasional dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang,” ujar Gede Arya Sena.
Ia juga mengungkapkan bahwa dampak persoalan data di Majelis adat yang muncul akibat persoalan data desa yaitu tidak terpetakannya secara baikpotensi dan masalah yang dihadapi desa. Maka hal ini akan mengakibatkan lemahnya sumber data bagi perencanaan pembangunan desa dan implementasi pembangunan desa yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Lahir dan Besar di Bali, WNA Australia Ajukan Permohonan Status WNI
Ada beberapa masalah data yang dihadapi desa adat diantaranya yaitu Krama Desa ditempatkan sebagai Objek dalam penyusunan dan pengolahan data Desa Adat, Minimnya Akses Data khususnya data berbasis special, rendahnya mutu SDM Prajuru D A dan umumnya data D A disusun dan diolah secara manual.
Dengan melihat berbagai persoalan itu, kerenanya pemuktahiran data yang nantinya akan tersusun secara komprehensif akan sangat bermanfaat tak hanya bagi desa adat tapi bagi semua kepentingan termasuk untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu Panitia Pelaksana dari Siap Siaga, Dewa Putu Adikarma mengatakan, selama ini memang sudah ada aplikasi SIK. Namun data dan informasi yang ada dalam SIK tersebut belum menyeluruh.
Baca Juga: Tren Kasus Covid-19 Meningkat, Tempat Bermain Anak di Lapangan Puputan Badung Ditutup
"Hal-hal yang berhubungan dengan kebencanaan bukan hanya berada atau berasal dari BPBD saja, tetapi berasal dari seluruh instansi dan stakeholder yang ada. Untuk itulah dilakukan diskusi tentang integrasi dan pemutakhiran data kebencanaan," ujarnya.
Inventarisasi data yang dikerjakan selama tiga hari dari 39 stakeholder di Bali tersebut akan diintegrasikan dalam SIK. Setelah pertemuan tersebut, seluruh data dan informasi diserahkan ke Dinas Kominfo Bali untuk diintegrasikan dalam SIK dalam kerangka Satu Data Indonesia Khusus Bali. "Kami targetkan tahun 2021 ini semua akan selesai dan sudah bisa digunakan," ujarnya.
