Network
Baca Juga: Bingung di Persimpangan Jalan, 6 Orang Tersesat di Gunung Adeng Bali
Ada beberapa aturan yang mengikat maka BPK sebagai badan pemeriksa yang harus melakukan pemeriksaan guna transparansi anggaran dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Terkait jadwal pelaksanaan pemeriksaan akan dilaksanakan selama 20 hari kerja atau sampai pada tanggal 30 september 2020.
Baca Juga: Sambut Hari Suci Galungan dan Kuningan, 3 Lagu ini Ikonnya
Dalam rapat terbatas secara daring tersebut juga diikuti oleh Inspektur Provinsi Bali, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kepala Disperindag Provinsi Bali serta beberapa OPD terkait.
Dalam kesempatan itu Sekda Dewa Indra ia juga meminta tolong untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan data yang seakuratnya sehingga pemeriksaan yang dilakukan menjadi clear dan transparan. Pemeriksaan tersebut diselenggarakan oleh BPK RI untuk menjaga transparansi anggaran yang ada di Provinsi Bali dan pelaporan yang jelas kepada masyarakat.
Baca Juga: Pilwali Denpasar, Paket Amerta Janjikan Denpasar 'Berseri'
Begitupula dengan administrasi pelaporan yang dari awal sudah ditekankan agar zero pelanggaran. Namun disamping pengaturan administrasi yang dilakukan sesuai aturan, pada saat yang bersamaan dirinya juga menekankan agar pelayanan kepada masyarakat juga tidak dikesampingkan melainkan harus diutamakan.
Untuk itu, ia berharap dalam pemeriksaan yang akan dilakukan BPK nanti zero temuan keuangan, sedangkan kalau ditemukan keselahan-kesalahan dalam segi andministrasi, menurutnya hal tersebut masih bisa diperbaiki.
Baca Juga: Toilet Kejati Bali, Saksi Bisu Tewasnya Mantan Kepala BPN Denpasar
Dewa Indra juga berharap, dalam pemeriksaan nanti agar tetap mengedepankan protokol kesehatan. Selain melakukan pemeriksaan, diharapkan BPK juga turut memberikan pembinaan pada para staff Pemprov Bali, sehingga kedepannya pengelolaan anggaran bisa dilakukan lebih baik lagi.(***)
