INDOBALINEWS - Tingginya angka perkawinan anak di Marapokot, Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) gelar pelatihan. Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh perempuan serta pelajar mendapatkan pelatihan perlindungan perempuan dan anak desa di Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT, mengikuti pelatihan.
Para peserta yang tergabung dalam Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak Desa (KP2AD) ini dilatih oleh para relawan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia). Pelatihan yang berlangsung hari ini dilakukan selama dua hari di Aula kantor Desa Maropokot, Rabu 15 Februari 2023.
Pelatihan ini dilakukan untuk 44 desa dan kelurahan di 4 kecamatan di Nagekeo yang sudah berlangsung dari awal bulan Februari hingga saat ini. Para peserta diberikan pemahaman soal hak-hak, prinsip hak anak, gender, jenis kekerasan berbasis gender serta undang-undang perlindungan anak agar nanti sebagai bahan sosialisasi ke sejumlah warga di Desa Marapokot. Selain itu para peserta mendapatkan permainan peran dalam relasi kuasa.
Menurut kepala desa Marapokot, Petrus Kanisius Reta, angka perkawinan anak di desanya bisa mencapai 4 hingga 5 kasus dalam setahun dalam rentang waktu tahun 2019 ke bawah. Hal ini diakibatkan karena banyak orang tua melihat anak perempuan dalam keluarga cukup hanya untuk menghasilkan keturunan sehingga anak tidak dapat tumbuh sewajarnya seperti halnya anak perempuan di daerah lain.
"Yang paling menonjol di desa ini perkawinan usia anak. Banyak orang tua punya paradigma kalau anak badan sudah bagus biar kasih kawin saja. Selain itu didukung oleh lingkungan. Dan keluarga rasa hal itu hal biasa.
Nah ini jadi persoalan. Selain itu ada masyarakat yang selalu berpindah dalam kurun waktu pindah - pindah 4-5 tahun lalu pindah ke daerah lain", katanya.
Baca Juga: Jelang KLB PSSI, Warga Denpasar Keliling Kota Gelar Sosialiasi Dukung Erick Thohir
Petrus mengungkapkan peran keluarga masih sangat rendah dalam tumbuh kembang anak di desanya. Pergaulan anak tidak diperhatikan yang diperparah dengan peran orang tua yang tidak membatasi penggunaan smartphone di rumah bukan hanya untuk kegiatan pendidikan namun di luar pendidikan seperti media sosial sehingga memicu tinggi angka perkawinan anak.
"Faktor yang kelihatan adalah pendidikan orang tua dan didukung oleh keluarga serta lingkungan.
Kita kalau di desa hanya sekedar edukasi atau sosialisasi berkaitan dengan aturan atau undang-undang.
Momentum pelatihan dari Plan ini bagus buat semua kader yang dilatih ini dan sudah mulai kelihatan dalam 2 tahun terakhir ini dimana kasus sudah menurun dengan 1-2 kasus per tahun kehadiran ibu-ibu PKK dan Dasawisma sebagai kader penggerak di lapangan dalam menurunkan angka perkawinan anak, " ungkapnya.
Anastasia Bude salah satu peserta dalam pelatihan ini, merasa senang bisa mengikuti pelatihan ini walaupun untuk pertama kalinya. Ia tertarik karena dalam pengalamanya sering terjadi perkawinan anak karena orang tua merasa takut anaknya tidak laku. Karena itu ia sangat tertarik dan bisa mendapatkan ilmu yang nanti bisa membantu ibu dan anak perempuan dalam memutus mata rantai perkawinan anak.
"Sering melihat itu bagi mereka kalau tidak cepat menikah artinya tidak laku dan saya tertarik untuk membalikan perspektif itu di warga kami di bagian pantai, " ungkap An.
KP2AD merupakan kelompok perlindungan anak dan perempuan yang dibentuk atas inisiasi dari Plan Indonesia untuk terus mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan terutama anak-anak. Dalam pelatihan ini, Plan Indonesia bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMDP3A) Nagekeo.
Selain pengurus KP2AD, dalam pelatihan ini Plan Indonesia juga melibatkan pemerintah desa, badan perwakilan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, guru, tenaga kesehatan, tokoh perempuan, karang taruna, orang muda Katolik (OMK), Remas, forum anak desa (Forades) dan juga perwakilan dari setiap dusun.
Nicodemus R.A. Jeffri, selaku Koordinator Program Adolescent Health and Agency Plan Indonesia di Programme Implementation Area Flores, Nagekeo, mengatakan pelatihan ini kita lakukan dengan tujuan, meningkatkan kemampuan pengurus KP2AD terkait mekanisme pelaporan, penanganan, dan rujukan dan mendorong pengurus KP2AD agar memiliki tugas pokok, fungsi, dan memiliki program kerja.
" KP2AD juga dapat meningkatkan kapasitas agar melakukan advokasi kebijakan dan anggaran, memiliki dokumen kerja dan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang terus diperbaharui. Selain itu, melalui pelatihan ini, pengurus KP2AD memiliki pengetahuan terkait Restorative Justice, dan juga memiliki kapasitas terkait pencegahan perkawinan anak, kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko, " pungkas Jefri. ***