Network
INDOBALINEWS - Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Bali mendesak pemerintah pusat membuka akses wisatawan mancanegara dan Bandara Internasional Ngurah Rai bagi penerbangan internasional.
PWPM Bali juga menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi agar Bali dijadikan sebagai pusat karantina internasional.
Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Bali M. Syobri mengatakan pembukaan penerbangan internasional ke Bali akan membuka kembali keran wisatawan mancanegara masuk ke Pulau Dewata.
Baca Juga: Dorong Start Up Baru Dari Kampus, 3 Tim Terbaik Menangkan Ajang Pertamina Muda
“Kebijakan tersebut bakal menggerakkan kembali perekonomian Bali,” katanya, Minggu 3 Oktober 2021.
Rekomendasi tersebut disampaikan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Bali seusai menggelar rapat pimpinan wilayah (rapimwil) selama dua hari sejak Sabtu 2 Oktober 2021-Minggu 3 Oktober 2021.
Rapimwil yang digelar di Wisma Sejahtera Kanwil Kementerian Agama Bali itu menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Pemprov Bali.
Baca Juga: Berlokasi di Jantung Kota, ibis Styles Bogor Pajajaran Hadir dengan Suasana Baru
Seperti diketahui, hingga saat ini hanya dua bandara yang diizinkan pemerintah untuk melayani penerbangan internasional, yakni Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan Sam Ratulangi, Manado, Sulut.
Bandara Internasional Ngurah Rai masuk dalam daftar bandara yang ditutup oleh pemerintah pusat dari penerbangan internasional.
“Jika Ngurah Rai dibuka dan kamar hotel di Bali kembali terisiakan membuat roda pariwisata sebagai denyut nadi utama perekonomian Bali kembali bergerak,” kata Syobri.
Pemuda Muhammadiyah Bali juga merekomendasikan pemerintah untuk mengkaji kembali penerapan aplikasi PeduliLindungi sebagai satu-satunya akses ke tempat atau transportasi publik.
Baca Juga: Balai Pustaka Memiliki Potensi Kekayaan Intelektual yang Besar
Penerapan aplikasi ini menurut mereka terkesan membatasi ruang gerak atau diskriminasi kepada sebagian masyarakat.
Kata dia pemerintah tidak boleh menghilangkan hak rakyat untuk mengakses fasilitas publik ketika mereka tak memiliki ponsel pintar atau smartphone.
Hal ini mengingat ponsel pintar menjadi alat utama untuk mengunduh aplikasi digital PeduliLindungi, yang kini menjadi persyaratan banyak hal bagi masyarakat di masa pandemi Covid-19, termasuk mengakses ruang publik.
“Mengingat banyak masyarakat yang belum bisa vaksin akibat memiliki penyakit bawaan atau komorbid, atau tidak memiliki smartphone,” tegasnya.
Baca Juga: Denny JA: Ada Buku-buku yang Membentuk Batin Indonesia
Pemuda Muhammadiyah Bali juga meminta pemerintah mengkaji kembali penerapan ganjil-genap di kawasan pariwisata, khususnya Sanur dan Kuta.
“Kebijakan ini kurang efektif. Pasalnya, masyarakat Legian Kuta dan Sanur sangat bergantung dengan adanya pariwisata, dan dengan adanya pemberlakuan kendaraan berplat ganjil genap dikhawatirkan membuat enggan wisatawan berkunjung ke daerah tempat wisata, yang efeknya masyarakat akan semakin sulit lagi mencari pendapatannya,” pintanya.
Disisi lain, mereka juga meminta Pemprov Bali meningkatkan pengawasan dalam peredaran minuman keras ilegal, narkoba, dan menjamurnya tempat hiburan malam.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Minggu 3 Oktober 2021, Ini Prediksi Keberuntungan Capricorn, Aquarius, dan Pisces
“Kami juga mendesak pemda untuk membatasi pemberian izin pendirian hotel dan pemasangan papan reklame yang merusak tata kota,” katanya.
Terakhir, untuk transparansi dan akuntabilitas, Pemprov Bali diminta mengelola dana dan terbuka dengan mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah untuk turut mengawasi.***
