Network
INDOBALINEWS - Kasus dugaan korupsi jual beli aset Pemprov NTB, senilai Rp2,5 triliun, dinaikkan statusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
"Penyidikan itu, akan menemukan tersangka," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, Tomo Sitepu, di Mataram, Sabtu 19 Februari 2022.
Menurutnya, jual beli aset yang ada di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara (KLU), seluas 65 hektar, sudah jelas diketahui milik Pemprov NTB.
Baca Juga: Mengenaskan, Seorang Wanita Temukan Suaminya Tewas Gantung Diri di Pohon Boni
Jual-beli aset tersebut, katanya, justru dilakukan oleh oknum perangkat desa dan masyarakat untuk kepentingan pribadi.
"Ini masuk dalam konteks mafia tanah," katanya.
Baca Juga: KPK Tahan Dua Orang Tersangka Korupsi Pajak
Tindakan para oknum ini, katanya, sudah jelas-jelas memunculkan kerugian negara.
Tomo Sitepu menjelaskan, dalam waktu dekat, akan menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang ada.
Sebelumnya, kata dia, pihak Kejati sudah berkoordinasi dengan ahli keuangan negara di Jakarta.
Baca Juga: Penerbangan Internasional di Bali Dibuka Lagi, Kemkumham Permudah Layanan Visa Online
Dalam koordinasi itu, katanya, ahli menyatakan, bahwa setiap orang tanpa hak kemudian menyewa atau menjual aset milik pemerintah, maka uang yang diperoleh sejak kegiatan itu berlangsung merupakan kerugian negara.
Idealnya, kata Tomo Sitepu, Pemprov NTB harus menerima hasil, sebagai sumber pendapatan daerah.
Baca Juga: 3 WNA yang Terlibat Pengeroyokan Bule Dalam Video Viral di Bali Dideportasi
Terkait penelusuran potensi kerugian keuangan negara tersebut, ungkapnya, itu dimulai sejak tahun2000 lalu.
Tomo Sitepu menambahkan, pastinya, untuk perhitungan jumlah kerugian negara, nantinya akan meminta bantuan dari BPK atau BPKP.
Baca Juga: Motor Raib Saat Ditinggal Ngayah di Pura Dalem Tungkub, Ternyata Pelakunya Dua Residivis
"Hasil audit lembaga ini,baru kita tahu pasti jumlah kerugian negara yang sebenarnya," kata Tomo Sitepu. ***
