Network
INDOBALINEWS - Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kontrak barang dan jasa, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali menggelar kegiatan Kanwil Kemenkumham Bali gelar "Penguatan Pengelolaan Kontrak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)" di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali, Selasa 19 September 2023, bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu dalam sambutannya menekankan pentingnya manajemen kontrak yang berkualitas dalam pelaksanaan berbagai program di Kemenkumham Republik Indonesia. Anggiat menyampaikan bahwa tujuan utama acara ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman PPK dalam pengelolaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga: Bule Australia Yang Viral Curi Viagra di Apotek Kerobokan Minta Maaf dan Ganti Rugi
"Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, kita dihadapkan tidak hanya pada pertanggungjawaban administratif, melainkan juga tanggung jawab hukum yang serius," ujar Anggiat.
Anggiat berharap Pejabat Pembuat Komitmen untuk memahami secara menyeluruh seluruh tahapan dalam proses kontrak pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
"Harus diingat bahwa selesai pekerjaan bukan berarti tanggung jawab kita selesai," tegasnya.
Baca Juga: Usai Bentrokan Rempang, Ustad Abdul Somad Dikabarkan Dipanggil Polisi, Begini Faktanya
Selain itu, Anggiat menghimbau Kepala Unit Pelaksana Teknis dan PPK agar selalu aktif terlibat dalam proses perencanaan, karena partisipasi mereka dalam tahap ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesuksesan dan kualitas kontrak.
Dalam kesempatan ini Kanwil Kemenkumham Bali menghadirkan narasumber I Made Sudarsana selaku Cosulting Procurement Dan Advisor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI yang berbagi pengetahuan, pengalaman, serta best practice terkait pengelolaan kontrak. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Pejabat Administrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, para Kepala Unit Pelaksana Teknis, serta para Pejabat Pembuat Komitmen dan Operator Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.***
